oleh

Disdik Sumenep Terapkan Bayar SPP Separuh di Masa Pandemi

KABARMADURA.ID, Sumenep – Paska berlakunya pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sembilan kecamatan Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan (Disdik) menyarankan agar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) membayar separuh dari besaran di masing-masing sekolah. Hal ini diungkapkan, Kadisdik Sumenep, Carto, Selasa (13/10/2020).

Menurutnya dalam mengantisipasi potensi gangguan ekonomi, bagi satuan pendidikan yang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih menarik SPP pada siswa, maka disarankan untuk melakukan relaksasi pembayaran SPP minimal 50 persen mulai Bulan Oktober 2020 hingga dicabutnya larangan pembelajaran tatap muka (PTM)

“Jika PJJ otomatis para siswa tidak banyak beraktivitas dan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka sebisa mungkin harus dikurangi SPP-nya,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Disdik nomor 420/3005/435.101.1/2020 yang sudah disebarkan pada sekolah Negeri maupun swasta di tingkat satuan pendidikan. Namun masih menarik SPP yakni, dari pendidikan swasta.

“Mengenai jumlah SPP disesuaikan dengan sekolah masing masing. Misalnya Rp90 ribu maka separuh dari itu penarukannya,” ujar dia.

Dia menjelaskan, jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak Kanak (TK) sebanyak 900 an, untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 575 dan SD swasta atau SD Islam sebanyak 79 lembaga, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 43 lembaga dan SMP swasta sebanyak 148. “Semoga surat edaran tetap diberlakukan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dia menegaskan SE mengenai tarik SPP 50 persen dari yang biasanya itu berdasarkan kesepakatan bersama petinggi pendidikan. “Kajian yang matang juga dapat menghasilkan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Dijelaskan, jika dari pihak sekolah masih menarik utuh maka akan dipanggil serta akan dilakukan pengarahan secara persuasif. “Sosialisasi sudah kami lakukan pada semua sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri berharap agar Disdik tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang mengatur sekolah untuk memberikan keringanan penarikan SPP pada situasi saat ini. Namun, dinas tersebu juga harus memfasilitasi sekolah-sekolah untuk mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah.

“Mungkin dengan anggaran itulah, dapat digunakan oleh sekolah pada saat situasi pandemi atau PJJ yang membuat sekolah tidak bisa melaksanakan aktifitas belajar dan mengajar seperti biasanya,” tegasnya. (imd/ito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed