oleh

Disdik Sumenep Wajib Awasi Pemberlakukan PJJ

KABARMADURA.ID, Sumenep – Adanya sekolah yang masih belum menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di zona terlarang menjadi bahan evaluasi para wakil rakyat. Sebab, PJJ wajib di laksanakan oleh setiap sekolah. Hal ini diungkapkan, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Rozah Ardi Kautsar, Minggu (18/10/2020).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Dinas Pendidikan (Disdik). Salah satunya harus turun ke lapangan. Dengan demikian, peneguran terhadap sekolah benar-benar terwujud. Jika tidak, keberadaan surat edaran (SE) mengenai PJJ tersebut terkesan terabaikan.

“SE sudah ada. Tetapi, evaluasi selanjutnya mengenai pengawasan intens juga perlu diperhatikan. Selain itu, Fasilitas PJJ juga harus diperhatikan misalnya memberikan bantuan kartu perdana atau semacam bantuan lainnya,” katanya, Minggu (18/10/2020).

Diketahui, beberapa kecamatan dilarang melakukan pertemuan tatap muka (PTM) tertanggal 12 September hingga 23 Oktober 2020. Yakni Kecamatan Kota, Ambunten, Saronggi, Kalianget, Talango Manding, Dungkek, Giligenting dan Ra’as.

Selanjutnya, satu kecamatan dilarang PTM tanggal 14 September hingga 28 Oktober 2020. Yakni Kecamatan Bluto. “10 Kecamatan tersebut harus diberikan semacam bantuan untuk peralatan PJJ dan pengawasannya wajib intens ,” paparnya.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jawa Timur (Jatim) Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, larangan PTM pada zona terlarang sudah dilaksanakan. Termasuk pengawasan Intens juga dilakukan setiap hari.

Tujuannya, untuk memastikan sekolah yang masuk zona terlarang benar-benar dilakukan PJJ. “Pengawasan dilakukan terus menerus. Tak satupun sekolah di zona terlarang yang melakukan PTM,” klaimnya.

Senada diungkapkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep Carto. DIa mengatakan, pelarangan PTM sudah dilakukan. Bahkan pengawasan bertahap juga direalisasikan. Hanya saja,  butuh proses untuk mengoptimalkannya. “Jika ada sekolah yang melanggar. Maka, akan dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Zainurrosi mengatakan, sekolah yang tetap melakukan PTM berarti sudah melanggar aturan. “Kami tidak bertanggung jawab, resiko ditanggung sendiri, yang penting kami sudah memberikan SE baru,” tukas dia.

Zainurrasi menghimbau, lembaga yang saat ini tetap melakukan PTM diharapkan patuh terhadap aturan yang ada. Sehingga, penyebaran Covid-19 menurun. “Kami tidak bisa berbuat banyak walaupun sekolah saat ini masih PTM,” ulasnya. (imd/ito)

 

Komentar

News Feed