Diselingkuhi, Istri ASN Ngadu ke Dewan

  • Whatsapp
MENGADU: Istri salah satu ASN di Kecamatan Bangkalan didampingi anggota dewan komisi A saat mengadukan nasibnya ke gedung parlemen.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Perempuan asal Desa Pakaan Dajah, Kecamatan Galis Bangkalan, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (7/10) kemarin. Perempuan berinisial LYH itu mengadukan persoalan rumah tangganya bersama salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Di hadapan anggota Komisi A DPRD Bangkalan, LYH mengadukan suaminya berinisial EAA yang berprofesi sebagai Kepala Seksi (Kasi) di Kecamatan Bangkalan. Dirinya menceritakan, sejak hamil 7 bulan, sang suami meninggalkan dirinya tanpa sebab. Bahkan hingga saat ini, suaminya tersebut tidak pernah menanyakan keberadaan dan kabar LYH beserta anaknya yang sekarang berumur 2,6 tahun.

Ironisnya, alih-alih memberikan kabar kepada dirinya, sang suami malah kedapatan sedang bermesraan dengan perempuan lain di akun sosial media milik suaminya tersebut. Tak pelak, LYH yang merasa ditelantarkan, meminta agar anggota dewan bisa menyelesaikan masalahnya tersebut.

“Sejak saya hamil 7 bulan pada tahun 2016 lalu sampai sekarang tidak ada kabar,” katanya dengan nada sedih.

Dirinya menjelaskan, awal mula dirinya ditinggalkan sang suami, saat suaminya tersebut menginginkan LYH pindah ke Bangkalan. Lantaran hal tersebut, dirinya sejak hamil 7 bulan hingga anaknya lahir, tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin.

“Tidak pernah diberi nafkah, tidak pernah menanyakan kabar saya. Bahkan kabar anaknya pun tidak pernah ditanya. Sosmed saya diblokir dan malah memasang foto mesra bersama perempuan lain,” ucapnya.

Menanggapi adanya aduan tersebut, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Kurniawan mengaku, pihaknya akan mengawal kasus tersebut agar yang bersangkutan bisa mendapat keadilan. Dirinya juga berjanji, akan menindaklanjuti permasalahan perempuan yang berprofesi sebagai bidan tersebut.

“Lilik ini masih istri sah EAA, akan kita akan tindaklanjuti aduan tersebut agar segera diproses secara hukum. Kita juga akan memanggil pihak terkait sebagai tembusan kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Pihaknya melanjutkan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik ASN dengan disertai penelantaran istri dan anak.

“Kebetulan dinas terkait yakni Inspektorat, BKPSDA dan kecamatan adalah mitra kita, jadi akan kita panggil untuk segera diselesaikan, apalagi terlapor ini sebagai ASN akan kita berikan peringatan dan diproses secara hukum,” pungkasnya. (ina/pin) 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *