Dishub Bangkalan Didesak Terapkan Parkir Langganan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MENUNGGU: Juru parkir saat menjaga motor milik pelanggan di depan Indomaret Kamal, Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKASAN – Rencana penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan mendapat perhatian berbagai pihak. Parkir berlangganan dinilai dapat menguntungkan pemerintah daerah, terutama persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih menjanjikan. Selain itu, parkir langganan untuk menekan angka jumlah parkir liar.

Kepala Dinas Perhubungan Bangkalan Muawi Arifin mengutarakan, pihaknya sudah lama melakukan perencanaan dan persiapan mengenai penerapan parkir berlangganan. Sebab. Diantara ketiga kabupaten lainnya di Madura, Bangkalan salah satu yang belum menerapkan itu.

Bacaan Lainnya

”Setelah kami lakukan survey di Sampang beberapa waktu lalu, penerapannya saat berpengaruh pada peningkatan PAD,” ulasnya.

Jika sesuai rencana, penerapan pemberlakuan parkir berlangganan diperkirakan akan dimulai pada Februari. Sehingga sementara masih dalam penataan dan kerjasama dengan beberapa pihak seperti petugas parkir.

Muawi meminta agar para jukir tetap tenang, sebab dirinya juga akan tetap mempekerjakan mereka. ”Kami nanti juga tetap membutuhkan juru parkir, tentu dengan kesepakatan yang disetujui bersama, dan penghasilan yang terjamin,” tuturnya.

Dijelaskannya, jika berdasarkan data jumlah jukir, ada 71 titik parkir retribusi tepi jalan. Dan ada sebanyak 126 juru parkir. Pihaknya masih akan merancang kebutuhan petugas parkir yang dapat diakomodir. Dan sudah memiliki rekomendasi izin.

”Kami akan persiapkan kebutuhannya, agar nanti penerapannya bisa berjalan lancar,” tuturnya.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mujiburrahman menyetujui, mengenai rencana penerapan parkir berlangganan. Sebab, memang akan mendorong pendapatan dan keuntungan daerah. ”Kalau melihat keterjaminan target PAD tentu bagus karena sistem pembayarannya nanti sudah ditentukan jumlahnya di awal,” paparnya.

Tetapi menurut lelaki yang akrab disapa Abah Mujib itu, pemerintah juga harus hati-hati dan tetap melakukan koordinasi, baik dengan pengelola parkir, juru parkir dan pemerintah desa atau pun kecamatan. Sebab, dibandingkan pemerintah, para pengelola parkir itu lebih dahulu berjasa untuk Kota Dzikir dan Sholawat. ”Jadi saya harap penerapannya nanti tidak sampai memberhentikan jukir, sebisa mungkin mereka juga dilibatkan,” tutupnya. (km59/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *