oleh

Dishub Bangkalan: Penerapan Parkir Berlangganan Sementara Dihentikan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Realisasi parkir berlanggan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus diprotes. Jika sebelumnya juru parkir enggan menerima kebijakan baru itu, kali ini dari anggota legislatif juga memprotes hal tersebut.

Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Musawwir, meminta agar ada kajian ulang mengenai parkir berlangganan. Sebab, realisasi itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Pasal 51 dan 52, Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 9 tahun 2010 dan Perubahannya Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2014.

“Selain tidak sesuai dengan aturan itu, kajian kelayakannya juga belum ada,” ujarnya.

Lanjut dia, dalam perda yang disebutkannya itu mencakup muatan bahwa tarif parkir di pinggir jalan dihitung dari jangka waktu penggunaan parkir tepi jalan, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan bukan parkir berlangganan.

Selain itu, masih menurut Musawwir, peraturan bupati (perbup) pun hanya sebagai bentuk atau pedoman teknisnya dan kajiannya juga tidak ada.

“Kaji ulang dulu atau tunda parkir berlangganan tahun ini,” pintanya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Ariek Moein mengatakan, telah menyiapkan pengadaan stiker. Di mana masing-masing stiker akan dicantumkan nomor seri. Namun, saat ini bagi kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan sebesar Rp30 ribu masih belum ditempeli stiker tersebut.

“Parkir berlangganan tetap akan kami terapkan. Hanya mereka belum dikasih stiker,” ujarnya.

Tetapi, untuk sementara ini proses bea parkir berlangganan untuk sementara waktu diberhentikan. Dia menyampaikan, penghentian tersebut sejak awal tanggal 8 dan 9 Maret. Mengingat banyak juru parkir yang menolak adanya kebijakan parkir berlangganan itu.

“Nanti akan kami terapkan kembali 1 April mendatang. Memang masalah gaji kami masih sanggup anggarkan Rp1 juta. Tetapi akan kami evaluasi, jika nantinya memang capaian pendapatan asli daerah tinggi, tidak menutup kemungkinan tahun depan gaji juga akan dinaikkan,” pungkasnya. (ina/mam)

Rincian tarif bea parkir berlangganan

-sepeda motor Rp30 ribu.

-Mobil Rp50 ribu.

-Truk atau bus sebesar Rp75 ribu.

-Truk gandeng atau truk muatan besar Rp100 ribu.

-Legislatif meminta agar kembali dilakukan kajian.

-Dishub sementara waktu menghentikan penerapan parkir langganan.

-Gaji juru parkir Rp1 per bulan akan dilakukan evaluasi.

Komentar

News Feed