Dishub Gagal Penuhi Target Sewa Kendaraan

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Keseriusan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang untuk menagih sewa kendaraan pelat merah dinilai lemah. Indikasinya, dari total Rp414 juta tagihan, dishub hanya mampu menagih Rp145 juta.

Dari data Dishub Sampang terungkap, kendaraan aset yang disewakan kepada masyarakat berjumlah 174 unit. Perinciannya, 141 kendaraan roda tiga dan 32 unit roda empat jenis pick up serta 1 unit speed boad. Sedang tunggakan sewa yang paling banyak yaitu dari sewa mobil pick up dan roda tiga.

Saat dikonfirnasi, Kabid Perhubungan Darat Dishub Sampang Eko Hariyanto tidak menampik jika pihaknya disebut-sebut belum maksimal dalam mengumpulkan tagihan sewa kendaraan. Terutama, bagi pemegang mobil pick up. Padahal, ketentuannya penyewa dibebankan retribusi Rp600 ribu per bulan dan harus dilunasi pada 2017 lalu.

Dikatakan Eko, pihaknya cukup kewalahan dalam melakukan penagihan sewa kendaraan. Akibatnya, tunggakan retribusi cukup tinggi. “Sebagian mobil ada yang dikembalikan oleh penerima. Ada juga yang diambil secara paksa. Karena sebelumya kami sudah mengirim surat pemberitahuan tunggakan yang harus dibayar kepada pihak terkait,” katanya.

Ditegaskan Eko, meski kendaraan aset tersebut sudah ditarik dari tangan pihak penyewa. Akan tetapi yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membayar tunggakan. Sebab, retribusi tersebut menjadi salah satu sumber PAD Dishub.

“Mayoritas tunggakan retribusi mobil pick up Rp20 juta per orang. Jika ditotal angkanya kurang lebih sekitar 300 juta,” tambahnya.

Atas kondisi yang pelik itu, pihaknya berharap semua pihak terkait bisa segera memenuhi kewajibannya dengan membayar atau melunasi tunggakan retribusi, dengan begitu pundi-pundi PAD bisa lebih meningkat. Disisi lain mobil-mobil tersebut nantinya akan diserahkan kembali kepada pihak penerima atau penyewa dengan status hibah.

Sebelumnya, Kabid Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari Dishub terkait jumlah kendaraan aset yang sudah ditarik dari pihak penyewa.

Kata Bambang. Sebelum kendaraan tersebut dihibahkan kepada masyarakat penerima. Ada sejumlah prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan. Salah satunya, harus mengajukan SK Bupati tentang penghapusan aset daerah.

“Kami minta Dishub segera memberikan laporan jika semua kendaraan sudah kembali, agar nantinya bisa segera diajukan kepada bupati untuk dihibahkan. Dengan catatan semua tunggakan sudah terbayar,” katanya. (awe/sam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *