Dishub Pamekasan Sarankan Aspirasi Warga Bettet Dimasukkan Agenda Revisi Perda RTRW

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MERESAHKAN: Mobil kontainer saat melintas di Jalan Desa Bettet di depan Kampus UIM menimbulkan kemacetan dan membahayakan warga, mahasiswa, dan pengendara.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Imam Hosairi mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Bettet dan sekitarnya. Ia setuju agar Jalan Desa Bettet tidak lagi dilintasi kendaraan besar bermuatan material bangunan.

Namun demikian, pihaknya hanya bisa membantu mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah teknis pengalihan arus. Bahkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku masih akan memanggil sejumlah instansi terkait untuk mengkaji segala dampaknya.

Bacaan Lainnya

Sebelum mengambil kebijakan, pihaknya akan mengajak instansi terkait termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meninjau langsung kondisi kepadatan jalan Desa Bettet oleh truk, tronton, dan engkel bermuatan bebatuan, pasir dan muatan berat lainnya.

“Kami akan tindaklanjuti ini. Kami akan panggil pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini. Termasuk Bappeda juga akan kita ajak bicara tentang ruang wilayahnya,” ucap Imam.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan Ajib Abdullah mengaku memiliki banyak pertimbangan untuk memindahkan arus kendaraan besar ke jalur lain. Pemindahan arus itu menurutnya memerlukan dasar regulasi. Sebab Jalan Bettet merupakan jalur lingkar barat kota.

Untuk memuluskan aspirasi masyarakat Desa Bettet itu, pihaknya menyarankan agar dimasukkan pada agenda perubahan peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang saat ini tengah proses pembahasan oleh DPRD Pamekasan.

“Kalau memang saat ini sedang dibahas revisi RTRW, bisa diusulkan saja,” ucap Ajib.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan dan Keselamatan Jalan (Ampel) Kholik meminta agar DPRD Pamekasan, khususnya Komisi I DPRD untuk segera memasukkan aspirasinya dalam agenda revisi Perda RTRW.

Pihaknya mendesak agar masalah itu segera ditindaklanjuti. Sebab, jika langkah DPRD lambat, pihaknya khawatir perda tersebut telah ditetapkan. Maka akan menunggu usulan revisi perda pada tahun 2022 mendatang.

“Ini perlu disegerakan. Jangan sampai menunggu tahun 2022,” tegas Kholik.

 

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *