Dishub Putus Kontrak Pengerjaan Pelabuhan Tarebung

  • Whatsapp
(FOTO: DADANG FOR KM) BERLANGSUNG: Pengerjaan peningkatan prasarana pelabuhan tidak sesuai target, Dishub putus kontrak pengerjaan Pelabuhan Tarebung.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Rata-rata pengerjaan proyek pelabuhan di Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep sudah berjalan. Namun, dari sekian pengerjaan masih terdapat pengerjaan  di bawah 20 persen. Kondisi tersebut membuat pihak rekanan masuk list daftar hitam, bahkan diputus kontrak.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dishub Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan, dari hasil evaluasi atas realisasi pengerjaan ada satu pengerjaan yang harus disikapi dengan ketegasan. Proyek terpaksa putus kontrak yakni pengembangan prasarana Pelabuhan Tarebung Kecamatan Gayam.

Dikatakannya, sumber anggaran pelabuhan bersumber dari bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur, semetara anggarannya  sebesar Rp900 juta.

“Sebagian dana sudah cair, kami bahkan sudah opname, tetapi mereka tidak sanggup melanjutkan maka memilih memutuskan kontrak. Ya uangnya cair sebagian,” kata Dadang, Minggu (21/11/2021).

Ditegaskan Dadang, realisasi pengerjaan baru selesai  termen satu atau capaian pekerjaan masih minim. Karena tidak bisa dilanjutkan maka terpaksa pekerjaan dihentikan.

Sebagai konsekuensinya, lanjut dia, pihak rekanan akan dijatuhkan sanksi dengan dimasukkan ke daftar hitam. Sanksi itu akan berlaku selama satu tahun.

Pembangunan Pelabuhann Tarebung yang dianggarkan senilai Rp900 juta itubsudah tidak mungkin dilanjutkan tahun ini. Pihaknya harus mengulang prosedur dari awal untuk dilanjutkan di pembangunan dan ditender ulang pada tahun 2022.

“Kami bakal segera ajukan ke Inspektorat agar CV Damar Wulan yang tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu dapat dimasukkan ke daftar hitam. CV itu sudah dipastikan kenak sanksi blacklist,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi lll DPRD Sumenep M Ramzi menyayang prosedur yang diterapkan oleh Dishub Sumenep. Jika proses lelang dilakukan lebih awal kemungkinan tidak bakal putus kontrak.

“Kami sering menyampaikan sejak awal, pekerjaan yang berkaitan dengan laut itu membutuh perencanaan yang benar-benar matang, sehingga pertimbangan terburuknya dapat diantisipasi,” papar dia.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *