oleh

Dishub Sampang: Kendaraan Dinas Banyak Nunggak Pajak

KABARMADURA.ID, Sampang – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari pengujian kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Sampang tahun ini sebesar Rp205.490.000. Namun target itu masih jauh dari harapan. Banyak kendaraan yang tidak dilakukan uji kir dan perpanjangan pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK), mirisnya lagi itu sebagian terjadi pada kendaraan dinas yang sudah jelas ada anggarannya.

“PAD dari sektor uji kir wajib dicapai, untuk menunjang pendaptan daerah, dan kami ini memang ditarget dalam satu tahunnya, sehingga saat dicek oleh petugas mayoritas kendaraan dinas tidak diperpanjang, dan sekarang alhamdulillah sudah diperpanjang,” ucap Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Yulis Juwaidi, Senin (16/11/2020).

Selain itu dirinya menyebutkan, bahwa di Sampang ada mobil khusus yang tidak pernah di uji kir, sehingga dirinya menyayangkan kepada instansi yang tidak patuh administrasi tersebut. Sebab terkesan  mengentengkan. Padahal berbicara anggaran untuk kendaraan dinas tersebut sudah disediakan oleh pemerintah.

“Mobil ambulan memang mobil khusus, tapi harus melakukan uji kir, dan anggarannya sudah disediakan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Darat Moh Chotibul Umam menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada (16/11) kendaraan roda empat maupun roda dua di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditemukannya dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang terdapat 342 unit yang dicek.

Dikatakannya, kendaraan itu dengan rincian 251 unit sudah diperpanjang, 35 unit rusak berat dan 37 unit yang tersebar di korbid mengalami rusak berat, 13 unit dalam proses penol, 2 unit proses TGR, 1 unit STNK hilang dan 3 unit masih dibawa oleh pegawai yang sudah pindah kantor.

“Proses selanjutnya diserahkan ke dinas terkait. Kami hanya mengimbau agar kendaraan itu diperpanjang,” jelasnya.

Chotib (sapaan akrabnya), adapun untuk mobil khusus berupa ambulan yang tidak pernah melakukan uji kir, dirinya akan menyurati dinas terkait, sebab uji kir itu bersifat wajib bagi semua kendaraan.

“Yang di Disdik bersedia untuk memperpanjang kendaraan yang hampir mati, dan untuk yang mobil ambulan itu nanti saya kirim surat ke dinkes,” imbuhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, untuk memberikan sanksi bagi OPD yang belum melakukan perpanjangan STNK dan PKB tersebut masih belum bisa dipastikan saat ini. Sebab, pihak dinas perhubungan masih melakukan proses inventaris kendaraan dinas yang belum melakukan perpanjangan.

“Kendaraan itu wajib melakukan perpanjangan, apalagi anggaran khusus kendaraan itu sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti tindakan apa yang akan kami lakukan, masih akan dirumuskan oleh tim,” tuturnya Bambang kepada Kabar Madura. (mal/mam)

Komentar

News Feed