Dishub Sumenep Akui Dari Tahun ke Tahun Retribusi Parkir Berlangganan tidak Mencapai Target

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIPARKIR: Target pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir berlangganan belum bisa dipastikan ada peningkatan.

KABARMADURA.ID, Sumenep – Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep, tidak merencanakan peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir berlangganan. Pasalnya dari tahun ke tahun capaiannya masih stagnan. Bahkan tidak mencapai target. Seperti, target pendapatan parkir selama dua tahun.

Di tahun 2018, target retribusi parkir berlangganan sebesar Rp3,6 miliar, sedangkan capaiannya hanya Rp2,3 miliar. Bahkan di tahun 2019, target Rp4,2 miliar dengan capaian hanya Rp3,7 miliar.

“Target PAD Parkir berlangganan tahun 2020 ini sebesar Rp3,5 miliar. capaiannya saat ini sudah 70 persen. Dan masih optimis menjelang akhir tahun akan mencapai target yang ditetapkan,” ujar Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, Kamis (12/112020).

Dadang menambahkan, tidak mungkin ada penambahan target. Sebab, perkembangan kendaraan baru di daerah hanya 4 hingga 5 persen. Artinya, tingkat pembeli kendaraan baru, masih rendah, termasuk kendaraan lama banyak yang sudah tidak dipakai. Misalnya, roda 2 seperti Honda Grand, Zuzuki Kristal, dan kendaraan lama lainnya.

“Tahun ini insyaallah akan tercapai, karena kami sudah melakukan berbagai upaya, misalnya memberikan reward kepada masyarakat yang aktif membayar pajak. Dan kami memang bekerja sama dengan samsat,” optimisnya.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa mengambil sikap untuk memberikan pemahaman, agar kendaraan yang sudah tua, tidak pernah lagi membayar pajak. Sehingga kontribusi terhadap retribusi parkir berlangganan berkurang.

“Kalau urusan sanksi sudah ada kepolisian, tapi memang rata-rata yang masih aktif yang baru-baru, dengan kalkulasi itu, maka tidak mungkin kami menaikkan target,,” dalihnya.

Selain itu, dirinya beralasan dari awal 2012 retribusi parkir berlanggan tidak pernah mencapai target. Apalagi tidak semua capaian parkir berlangganan masuk kas daerah. Akan tetapi, hasil tersebut masih dibagi ke tiga instansi.

Yakni, Polri mendapat 5 persen, Pemprov 15 persen, dan sisanya pemerintah kabupaten yang nantinya masuk ke kasda. “Capaian saat ini sudah agak lumayan. Karena, tarif saat ini sudah meningkat. Misalnya, roda 2 Rp15 ribu menjadi Rp20 ribu, roda 3 Rp30 ribu, roda 4 Rp40 ribu. Ini, berdasarkan peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dulsiam mengatakan, parkir berlangganan diharapkan melampaui target PAD. Sebab, hal tersebut sebagai penunjang pendapatan pemkab. “Semakin banyak perolehan parkir berlangganan, maka semakin banyak pula pendapatan di pemkab,” responya. (ara/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *