oleh

Dishub Sumenep Akui Program Smart Card Tidak Optimal

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Dalam rangka memudahkan pelayanan uji KIR, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep menerapkan smart card. Namun, tidak terlalu maksimal, lantaran minimnya fasilitas dan  program tersebut masih tidak mencapai target.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Sumenep, Novel menjelaskan terdapat 6.880 kendaraan angkot yang wajib uji KIR. Dari 6.880 kendaraan angkot tersebut, hanya 3.800 kendaraan yang sudah mengantongi smart card untuk uji KIR.

“Jadi, sejak Januari program itu berjalan dan diresmikan, tapi memang masih belum bisa menyeluruh ke setiap kendaraan. Maksudnya, baru berjalan 50 persen memiliki smart card. Sekitar 3 ribuan lebih” katanya Selasa (17/11/2020).

Misalnya, kendala yang dialami dalam proses pembuatan smart card yang menyebabkan tidak maksimal, salah satunya adalah jaringan yang kurang memadai. Sebagai bentuk upaya, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dishub Jatim agar meningkatkan kapasitas alat.

“Mulai dari WiFi, server, dan alat penunjang lainnya agar program smart card itu bisa berjalan normal. Itu puncaknya nanti dari kementerian, makanya kami sudah sampaikan kendala tersebut, termasuk sebagai bentuk upaya kami, bekerja sama dengan Diskominfo untuk penguatan jaringannya,” imbuhnya.

Sementara, bagi para pengendara yang masih belum mengantongi kartu tersebut, masih bisa menggunakan buku KIR yang disediakan.  Kemudian untuk pembayaran dan yang lainnya, masih diterapkan secara manual.

Dipaparkan Novel, meskipun program smart card tidak berjalan mulus, uji KIR wajib untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 53 ayat 1. Kemudian, pada ayat 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji. (ara/ito)

Komentar

News Feed