Dishub Sumenep Pesimis Retribusi Uji KIR Capai Target

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIUJI: Semakin banyak jumlah pengendara yang taat melakukan uji kelayakan kendaraan maka berdampak pada pendapatan PAD.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) terancam meleset dari target. Kendati sebelumnya sudah ada penurunan target yakni dari Rp775 juta menjadi Rp500 juta, namun menjelang akhir tahun capaian realisasinya masih di angka Rp400 juta.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Novel mengatakan, aktivitas uji KIR menjelang akhir tahun masih sepi. Sehingga pihaknya pesimis setoran retribusi dari PKB bisa mencapai target.

Bacaan Lainnya

”Sepinya uji KIR bisa jadi dikarenakan adanya ketakutan supir terkait informasi program vaksinasi sebagai persyaratan uji KIR,” jelasnya.

Dikatakannya, berdasarkan data terakhir capaian retribusi masih sekitar Rp400 juta. Kendati capaian masih belum mencapai target, namun pihaknya tidak bisa memaksa atau menekan kendaraan yang tidak ada niatan untuk melakukan uji KIR. Sebab tidak ada sanksi kecuali denda bagi pelanggar.

“Ya kami tidak bisa memaksa, urusan mereka saja jika ada konsekuensi nanti. Padahal tidak menjadi persyaratan untuk vaksin sebenarnya, tidak ada tapi mungkin karena isu di luaran saja,” kata dia.

Novel menegaskan, meski sudah mencapai Rp400 juta, pihaknya masih sangat pesimis mencapai target, karena setiap hari layanan uji kir masih sepi. Sedangkan saat ini sudah menjelang akhir tahun.

“Kalau PAD kendaraan itu tidak diturunkan sulit mencapai target, diturunkannya saat ini, masih belum tercapai. Insya Allah mencapai, karena disesuaikan dengan jumlah kendaraan, sekarang sudah hampir uji KIR semua sekitar 3.800 kendaraan, untuk sanksi, tugasnya polantas,” ujarnya.

Ditambahkan Novel, sejauh ini pihaknya belum bisa berbuat banyak. Sebab, denda dalam uji KIR itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menekan pemilik kendaraan bermotor.

“Ada sebagian kendaraan yang telat bayar KIR, biasanya kami kenakan denda, tapi itu tidak bisa dijadikan panutan untuk memenuhi capaian target PAD,” ucapnya.

Srmentara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi mendesak pemerintah setempat untuk menyikapi banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji kelayakan. Sebab, kondisi tersebut bisa menjadi pemicu kecelakaan, termasuk melemahnya sumbangan PAD.

“Kami berharap pemkab terus menekan angka kendaraan yang belum melakukan uji KIR, ini penting sebagai penunjang  PAD,” tegasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *