Disinyalir Pendamping PKH Terlibat

  • Whatsapp
KM/DOK

KABARMADURA.ID, Sampang -Pengurangan jumlah bantuan sosial beras (BSB) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Sampang dipastikan ada keterlibatan pendamping.

Kepala desa setempat mengakui bahwa pengurangan bantuan sudah disetujui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat.

Disinyalir, pemotongan itu tidak hanya inisiatif kepala desa setempat, namun pendamping PKH yang berfungsi mengawasi juga menyetujui langsung. Itu setelah dilakukan pertemuan sebelum bantuan beras didistribusikan.

Hasil pertemuannya, memutuskan beras hanya diberikan sebanyak 15 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal semestinya, bantuan diterima KPM sebanyak 45 kilogram. Sehingga, ada pemotongan sebanyak 30 kilogram per KPM. Diduga pemotongan dilakukan dengan alasan pemerataan terhadap warga yang tidak terdaftar sebagi KPM.

Kepala Desa Karang Anyar, Syafi membenarkan adanya pengurangan bantuan beras dan hanya disalurkan 15 kilogram per KPM. Diakui pula, tindakan itu sudah berdasarkan kesepakatan yang disetujui pendamping PKH.

“Masih tetap bantuan 15 kilogram. Ini kan sudah kesepakatan semuanya. Sudah saya kumpulkan semua dan setuju,” katanya.

Dia mengaku bahwa dalam kesepakatan itu ada pendamping PKH. Saat itu pendamping juga menyetujui adanya pengurangan bantuan beras. Dalam pertemuan itu, badan perwakilan desa (BPD) setempat juga dilibatkan.

Syafi menyadari bahwa pengurangan bantuan itu melanggar aturan. Namun menurutnya, jika tidak dibagi rata, tidak bagus bagi masyarakatnya. Sehingga, bantuan disalurkan 15 kilogram ke setiap KPM.

Pendamping PKH Desa Karang Anyar, Muri saat dikonfirmasi mengaku pemotongan bantuan bukan persetujuannya. Namun kesepakatan pemotongan merupakan hasil rapat se-Kecamatan Tambelangan.

“Silhkan langsung konfirmasi ke pak camat saja,” ujarnya.

Ditanya soal bentuk pengawasan pendamping PKH, pihaknya enggak berkomentar danmengaku tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya tidak hadir wong tidak tahu. Saya hanya sebagai penunjuk arah,” ungkapnya.

Kasus itu mulai jadi sorotan. Bahkan beberapa organisasi kepemudaan sudah mendapatkan saksi dan bukti pemotongan bantuan beras. Pemotongan itu dinilai merugikan penerima. Beras yang seharusnya diterima utuh, malah diterima tidak mencapai separuh dari ketentuan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Trunojoyo Didin menyayangkan pemotongan itu. Pihaknya mengaku tengah melakukan investigas ke sejumlah penerima sekaligus mengumpulkan bukti-bukti.

“Kami akan mengawal kasus ini. Kami menyayangkan saat pandemi Covid-19 mestinya bantuan utuh, bukan dikorupsi,” ucapnya.

Dia menambahkan, pemotongan itu melibatkan sejumlah pihak. Terutama pendamping yang seharusnya melakukan pengawasan. Sayangnya, pendamping PKH malah ikut menyetujui adanya pemotongan.

“Sudah jelas pemotongan bantuan beras melanggar aturan. Tidak dibenarkan meskipun alasan pemerataan,” imbuhnya.

Data yang berhasil dihimpun Kabar Madura, dugaaan pemotongan beras bantuan itu tidak hanya terjadi di Desa Karang Anyar, namun ada desa lain di Kecamatan Tambelangan. Jatah bantuan beras program BSB untuk KPM merupakan akumulasi tiga bulan, yakni untuk bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Beras semestinya diberikan sebanyak 45 kilogram setiap KPM, namun direalisasikan sebanyak 15 kilogram.

Sayangnya, Camat Tambelangan Kiatno belum bisa dimintai keterangan. Berusaha dikonfirmasi melalu nomor ponselnya tidak tersambung. (km54/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *