Diskan Bangkalan Gagas Perda Retribusi Tambak Udang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) MOHAMMAD ZAINI: Kepala Dinas Perikanan Bangkalan

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Tambak udang vanami menjadi salah satu program unggulan di Dinas Perikanan (Diskan) Bangkalan. Program tersebut mulai digeluti oleh sebagian petambak, selain harganya yang dinilai mahal, usaha tersebut diprediksikan menjadi salah ikon usaha perikanan. Kondisi tersebut membuat dinas terkait akan melakukan penarikan  retribusi bagi pengusaha udang tersebut.

Kepala Diskan Muhammad Zaini menyampaikan, rencana penarikan retribusi tersebut sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Namun, berapa penarikan retribusinya masih menunggu peraturan daerah (perda).

Bacaan Lainnya

“Tunggu dibuatkan perdanya dulu, tahun depan akan dibahas perdanya,” katanya.

Kendati demikian, dia sudah memiliki gambaran retribusi yang akan ditarik sebesar Rp20 ribu per ton. Menurut Zaini, penarikan tersebut agar pendapatan asli daerah (PAD) yang ada di dinasnya bisa memenuhi target. Sebab, sejauh ini PAD di dinasnya belum bisa mencapai target.

“Di Bangkalan ada 96 petambak udang vanami, tapi yang sudah terdaftar di kami masih 24 lahan,” jelasnya.

Yang perlu dipikirkannya sekarang, Zaini menuturkan, adalah perlunya petugas yang akan menarik retribusi tersebut. Jika menggunakan sistem kejujuran, dia khawatir banyak petambak yang enggan menyetorkan retribusi. Sehingga, dia berharap, agar DPRD Bangkalan segera menyelesaikan perda tersebut yang saat ini sudah masuk di rancangan peraturan daerah (raperda).

“Kalau ada petugasnya nanti kan enak, selain bisa menarik retribusi juga bisa membimbing dan membantu para petambak jika ada kesulitan,” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib menyampaikan, regulasi yang akan menarik retribusi tambak udang vanami tersebut sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). Dia menargetkan tahun depan sudah selesai dibahas.

“Semoga tahun depan raperdanya bisa disahkan,” jelasnya.

Regulasi itu, lanjut Rokib, nantinya akan masuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Retribusi dan Usaha. Dimana akan ada penambahan dari penjabaran perda tersebut. Rokib berharap, dengan adanya perda  nanti bisa menertibkan petambak udang vanami.

“Agar ketika ditarik retribusi, petambak juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dari pengelolaan retribusi itu,” tandasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *