Diskan Pamekasan Abaikan PP Pemberdayaan Nelayan

  • Whatsapp

Kabarmadura.id -Pemerintah daerah diwajibkan untuk memfasilitasi permodalan nelayan dan pembudidayaan ikan. Hal itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Namun, amanah PP itu tidak dijalankan dengan merata di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DRPD Pamekasan, Harun Suyitno, Selasa (4/9).

Menurutnya, Dinas Perikanan (Diskan) Pamekasan seharusnya bisa memaksimalkan amanah PP tersebut. Sehingga, tujuan untuk mewujudkan kemandirian nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, dalam rangka meningkakan kesejahterana, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik bisa terwujud.

Namun fakta yang ada di lapangan berbeda. Fasilitasi yang direalisaskan Diskan tidak maksimal. Instansi tersebut hanya memfasilitasi nelayan yang tergabung dalam kelompok koperasi nelayan. Sedangkan nelayan-nelayan kecil yang tidak tergabung dalam kelompok maupun koperasi luput dari pendampingan.

“Banyak nelayan yang masih kesulitan untuk mengembangkan pendapatan dari hasil melaut,” ungkapnya, Selasa (4/9).

Dijelaskan Harun, berdasarkan PP tersebut, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan itu dilakukan dengan pemberian bantuan penguatan modal, serta penyediaan skim kredit untuk modal usaha  dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program atau imbal jasa penjaminan.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memfasilitasi nelayan kecil, untuk memperoleh pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan dana bina lingkungan dari badan usaha.

“Pada pasal 4 ayat 3 di PP tersebut, pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan permodalan pada nelayan kecil,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Harun pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menugaskan lembaga pembiayaan, agar melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

“Poin ini yang belum dilakukan secara merata oleh pemerintah disini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Saran dan Prasarana Penangkapan Ikan di Diskan Pamekasan, Khairul Anwar mengatakan, bantuan permodalan sepenuhnya hanya dilakukan melalui kelompok atau koperasi nelayan. Sehingga, nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok itu memang masih kesulitan untuk bisa difasilitasi agar bisa memperoleh bantuan permodalan.

Pihaknya menyarankan agar nelayan-nelayan kecil yang ada di Pamekasan bisa bergabung dengan kelompok atau koperasi nelayan.

“Pembinaan sudah kami lakukan. Hanya memang terbatas pada kelompok-kelompok binaan,” dalihnya. (pin/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *