Diskop UMKM Pamekasan Akui Sulit Pantau Penerima Banpres

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) BANTUAN: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Pamekasan tidak bisa mengetahui jumlah data real penerima bantuan presiden (Banpres) UMKM.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Realisasi bantuan presiden (Banpres), terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sulit terdeteksi. Sebab, penerima memproses bantuan tersebut secara mandiri. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Pamekasan, Abdul Fata, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, untuk data real penerima, sejauh ini belum bisa dicover dan terinventarisir. Sedangkan untuk kuota di daerah, yang berhak menerima banpres UMKM sebanyak 78 ribu UMKM. Hal itu, berdasar keterangan Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI). Namun, untuk yang sudah diusulkan, mencapai 82 ribu.

Bacaan Lainnya

Artinya, sudah melampaui target yang ditentukan. Kendati demikian, jumlah penerima  di kabupaten yang berjuluk gerbang salam, belum ada kejelasan. “Saya semakin bingung,semakin tidak bisa melihat perkembangan, ternyata ketika kami menghubungi teman-teman di kementerian, ternyata alurnya luar biasa rumitnya,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, tahapan untuk mendapatkan bantuan tersebut sangat panjang. Sebab, harus terkonfirmasi kepada instansi pemerintah. Pertama, dilakukan cleansing, untuk memastikan tidak adanya duplikasi nomor induk kependudukan (NIK), kemudian diusulkan kepada otoritas jasa keuangan (OJK), untuk mendapatkan program sistem pelayanan informasi keuangan (SLIK).

“Fungsinya agar bisa diketahui, apakah calon penerima mempunyai tanggungan di bank, setelah itu diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mendapatkan program sistem informasi penerima klip program (SIKP). Terakhir, akan dikembalikan kepada Kemenkop untuk diberikan surat keputusan (SK) penerima,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, sangat kewalahan untuk mengetahui seberapa banyak warga Pamekasan yang sudah diusulkan,  kemudian mendapatkan bantuan. Meski pihaknya mengklaim, sudah melakukan upaya koordinasi dengan Kemenkop, tidak menemukan kepastian jumlah penerima lantaran diproses secara mandiri oleh penerima.

“Mungkin seluruh Indonesia kebingungan di masing-masing kota itu,  saya menyampaikan kepada kementerian, paling tidak sebagai pengusul, saya tahu persis seberapa banyak yang diusulkan, tapi kemudian kami tidak bisa, berapa yang lolos, berapa yang tidak lolos, tetapi jawabannya tidak jelas pula,” pungkasnya. (rul/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *