Disnaker Kabupaten Sumenep Akui Jumlah TKI Ilegal Masih Tinggi

  • Whatsapp
FOTO: KM/IST) NAKAL: Mayoritas tenaga kerja Indonesia (TKI) dari kepulauan di Kabupaten Sumenep menempuh jalur ilegal daripada resmi.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Tenaga kerja Indonesia (TKI) berstatus ilegal masih marak. Kondisi tersebut dibuktikan dengan pemulangan secara paksa delapan TKI ilegal pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sumenep, Moh. Zaini, Minggu (20/12/2020).

Menurutnya, sejak bulan Januari hingga November 2020 terdapat 183 TKI ilegal. Jumlah awal bulan hingga akhir bulan ini terdapat 191 TKI ilegal. Mayoritas, TKI ilegal tersebut berasal dari daerah kepulauan. “Rata-Rata semua TKI ilegal itu, berasal dari daerah kepulauan, mereka berangkat bekerja ke luar Negara tanpa mengurus kelengkapan dokumennya,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Pihaknya menyebutkan satu persatu dari delapan TKI ilegal beserta alamatnya. Masing-masing, Aina Fahira, Maimuna, Noer Shoqila berasal dari Kepulauan Sapeken, Agus dari Kangayan, Mohammad Hasyim dari Lenteng, Mastura dari Arjasa, Hassan Albasri bin Orep, Hairil Basira dari Arjasa. “Nakalnya para TKI ini, mengakibatkan dipulangkan secara paksa,” paparnya.

Pihaknya berjanji, akan meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat. Sebab, banyaknya TKI yang mengabaikan kelengkapan dokumen tidak terlepas dari ketidaktahuan masyarakat. Sehingga, untuk  sosialisasi tidak hanya akan menyasar masyarakat umum di tingkat kecamatan, melainkan akan memberlakukan sosialisasi di tingkat pelajar.

“Tujuannya, memberikan pemahaman sejak dini mengenai kerugian menjadi TKI ilegal. Salah satu kerugian menjadi PMI ilegal adalah dideportasi.  Kami juga berencana, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman sedini mungkin kepada pelajar, Tetapi, usaha kami masih belum berhasil,” kesalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Siti Hosna mengatakan, akan terus mendorong pemerintah agar tidak membiarkan para TKI menempuh jalur ilegal. Menurutnya, jika masih ada TKI ilegal, berarti OPD terkait lemah dalam menjalankan programnya mengenai jalur resmi untuk para TKI.  (imd/ito)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *