oleh

Disnakertran Pamekasan Minta Tindak Tegas Tekong

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Empat daerah di Pulau Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tercatat sebagai pemasok terbesar pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertran) Pamekasan Arif Handayani menyampaikan, Kecenderungan warga memanfaatkan jalur ilegal untuk bekerja masih tinggi. Selama dua tahun terakhir terdapat 2.300 PMI ilegal asal Pamekasan yang dipulangkan. RInciannya, pada 2016 berjumlah 1.400 orang dan 2017 sebanyak 900 orang. Pada tahun 2018 bertambah sebanyak sekira 120 orang.

“Menjadi PMI ilegal sebenarnya banyak risiko. Mereka rata-rata menjadi tukang bangunan dan ibu rumah tangga. Mengenai Sosialisasi tentang bahaya dan risiko menjadi PMI ilegal telah dilakukan pemerintah untuk menekan keberangkatan pekerja liar,” paparnya.

Pihaknya juga melakukan pelatihan agar masyarakat tidak tertarik menjadi PMI ilegal ketika punya keterampilan. Seperti pelatihan las, menjahit, dan servis sepeda motor. Ia juga memberitahu kepala desa untuk memberikan informasi kepada warganya agar tidak menjadi PMI ilegal.

“Saya juga akan membangun kantor khusus pelayanan bagi PMI Pamekasan,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur mengaku prihatin jika ada PMI ilegal dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi tersebut harus mendapat perhatian khusus pemkab untuk menekan PMI.  Banyak masyarakat yang belum mengerti risiko yang akan dihadapi.

”Kalau hanya satu OPD yang menyuarakan, kurang maksimal. Ini butuh semua pihak yang ikut serta,” tegas dia

Menurutnya, penyalur tenaga kerta atau tekong juga harus ditindak tegas agar angka PMI  ilegal bisa ditekan.

”Kami minta pemerintah mempermudah proses menjadi PMI legal. Kebanyakan warga ingin cepat dan tidak mau ribet. Sementara risiko yang bisa terjadi di kemudian hari tidak dipikirkan,” tambahnya. (km45/pai)

Komentar

News Feed