Disnakertrans Pamekasan Setuju Usulan Gubernur Khofifah, Prakerja Ditangani Provinsi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) REKOMENDASI: Gubernur Jawa Timur Khofifiah Indar Parawansa mengusulkan kartu prakerja dilakukan berjenjang melalui provinsi.

Kabarmadura.id/Pamekasan–Pendaftaran program kartu prakerja (KP) kini telah memasuki gelombang ke lima. Namun, sejumlah warga mengeluh kesulitan dalam melakukan pendaftaran lantaran akses lelet.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan Supriyanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah berupaya agar program kartu prakerja dapat berjalan optimal. Sehingga keluhan masyarakat segera teratasi.

Bacaan Lainnya

Salah satu upaya pemprov berupa usulan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenko Perekonomian agar program kartu prakerja dilakukan secara berjenjang melalui pemprov.

Supriyanto mengaku, hal tesebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi besama bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) pada Rabu (6/5/2020).

Rapat yang dilakukan secara teleconference itu membahas teknis pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Sesuai pernyataan Khofifah, diharapkan porgram kartu prakerja bisa berjalan dengan optimal dan juga tepat sasaran. Meski demikian, hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah pusat. Sehingga pihaknya tetap melakukan pendampingan terhadap warga yang hendak melakukan pendaftaran secara online.

“Namun demikian hal tersebut masih belum ada tindak lanjut dari Kemenko Perekonomian. Jadi kartu prakerja masih berjalan sesuai dengan sebelumnya. Masyarakat tetap mendaftar secara online dan mengikuti pelatihan secara online,” ucapnya, Minggu (10/5/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Pamekasan Harun Suyitno mendukung langkah Gubernur Khofifah untuk menarik program tesebut hingga ke daerah.

Menurutnya, daerah lebih megetahui secara detail bagaimana kondisi masyarakat di bawah. Salah satunya kesulitan dalam mengakases web kartu prakerja yang disebabkan oleh terlalu banyaknya pengunjung yang mendaftar pada satu server.

Sebagai bentuk dukungan, dia berjanji akan merekomendasikan usulan serupa dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan segala bentuk kendala yang dihadapi oleh masyarakat di daerah dan mencarikan solusi agar program tesebut dapat tepat sasaran dan berjalan optimal.

“Saya sangat setuju dengan usulan gubernur, karena yang lebih paham dan lebih tahu kondisi di daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, dan kami berharap pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pemprov dan lebih memvalidkan data, sehingga dapat meminimalisir kecurangan,” tegasnya. (ali/ito/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *