Disnakertrans Sumenep Buntu Hadapi Program Pra Kerja

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) MANDEK: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep menilai program pra kerja buram..

KABARMADURA.ID, Sumenep –Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep, tidak dilibatkan mengakomodir program kartu pra kerja yang diberikan pemerintah pusat. Sehingga program tersebut dinilai buram. Hal ini diungkapkan, Kasi Informasi dan Pasar Kerja Disnakertrans,  Wiyono, Rabu (22/102020).

Menurutnya, meskipun program tersebut butuh perbaikan, hingga saat ini belum menerima data masyarakat yang sudah mendaftar. “Saya sudah malas mengurus itu, programnya tidak jelas. Kami minta data ke Pemprov Jatim tidak direspon. Sehingga kami tidak tahu berapa jumlahnya, hanya berdasarkan NIK-nya kemarin yang diberikan ke kami,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Ditegaskan tahap ke empat, kuota yang dibutuhkan secara Nasional adalah sekitar 800 ribu peserta. Namun khusus di Sumenep, pihaknya mengaku tidak tahu jumlah atau kuota yang dibutuhkan. Sebab tidak dilibatkan dalam proses penjaringan calon pra kerja. Saat ini untuk jumlahnya hanya bisa dideteksi hingga tahap ke enam.

Padahal program yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mengentaskan pengangguran itu, direncanakan hingga pertengahan akhir tahun ini, Desember. Namun saat ini masih mandek di tahap ke 10, sedangkan kelanjutannya buram.

“Itu sekarang sudah mandek programnya, kami tidak tahu kelanjutannya, sehingga kami bingung juga ketika ditanya masyarakat. Kalau data terakhir enam ribu tiga ratusan, dari tahap 1 sampai 6, selanjutnya kami masih belum pegang,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengawasi program tersebut. Apalagi tidak ada barometer yang bisa digunakan dalam mengukur peserta pra kerja yang selama ini sudah terdaftar, baik secara mandiri maupun melalui fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, program pra kerja yang disajikan oleh pemerintah pusat, pihaknya tidak bisa melakukan koordinasi dengan para peserta, dan untuk efektivitas dari program tersebut kurang strategis di Sumenep. Sebab tidak bisa mengontrol kelanjutan program itu.  “Intinya program tersebut sudah tidak jelas sekarang, kami juga bingung,” pungkasnya. (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *