Disnakertrans Sumenep Kewalahan Atasi Masalah TKI Ilegal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIABAIKAN: Hanya sedikit masyarakat yang mengurus sesuai dengan prosedur untuk menjadi TKI.

KABARMADURA.ID, Sumenep -Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep mengaku kewalahan dalam mengurangi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke luar negeri secara ilegal. Bahkan tidak ada efek jera meskipun banyak yang dipulangkan secara paksa dari negara tempat bekerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Disnakertrans Sumenep, Mohammad Zaini mengakui, sejauh ini masih tidak ada metode yang efektif untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Bacaan Lainnya

“Kapok saya untuk memberikan peringatan, padahal setiap kali ada yang datang atau dipulangkan secara paksa, kami sampaikan kepada mereka agar sebaiknya melalui proses yang legal, tapi memang tidak bisa dikendalikan,” katanya, Selasa (10/11/2020).

Zaini menambahkan, TKI ilegal sebenarnya bukan persoalan baru, tetapi pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman atau sosialisasi, sementara jika ada yang memaksa, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Beruntung untuk tahun ini, akibat wabah Covid-19, tidak ada pemberangkatan, namun pihaknya menyebut, ada sekitar 300 orang yang sudah terdaftar secara legal, dan hal itu memang jauh lebih rendah dari yang berangkat secara ilegal.

“Kalau yang pernah terdata itu hampir 2 ribuan, sementara yang legal hanya sekitar 300 orang, karena Covid-19, memang tidak ada pemberangkatan dari Sumenep,” imbuhnya.

Sementara untuk yang dipulangkan secara paksa lantaran berstatus ilegal, tahun ini ada sekitar 200 orang, dan pihaknya hanya memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan.

“Bulan ini saja  ada sekitar 30 orang yang sampai ke Sumenep, kami tidak bisa memberikan tekanan atau tindakan, hanya disampaikan agar ikut proses,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi lV DPRD Sumenep Samiuddin menyampaikan, persoalan TKI ada kaitannya dengan kenyamanan dan ketenangan saat berkerja, sehingga memang harus ada perhatian secara serius.

“Sebab, ketika dipulangkan secara paksa, kartu identitas mereka dirampas, kan kasihan, makanya ini harus dipikirkan bersama-sama,” ungkapnya. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *