Disnakertrans Sumenep Was-Was Terapkan Sanksi Bagi Perusahaan Nakal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BERAKTIVITAS: Salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Kabupaten Sumenep terlihat semangat bekerja.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Tindakan tegas, berupa pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kesepakatan dengan karyawan maupun peraturan umum mulai dirasa bimbang. Hal tersebut diakui, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep Kamarul Alam, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, jika tindakan tegas dilakukan terhadap perusahaan maka akan berimbas terhadap karyawannya. Sehingga, tidak ingin menerapkan tindakan tegas bagi perusahaan nakal atau yang tidak mematuhi ketentuan di instansinya. Meski tanpa sanksi, kenakalan perusahaan bisa dilaporkan kepada dewan pengawas yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Bacaan Lainnya

“Kami sebenarnya dilema, mau ditindak khawatir karyawannya nanti malah dipecat dan nambah lagi pengangguran, sedangkan yang mencari pekerjaan masih banyak,” ujarnya.

Pihaknya memaparkan, salah satu yang kerap dilanggar atau tidak diberlakukan oleh perusahaan yakni tentang hak yang harus diperoleh karyawan. Misalnya jaminan sosial, seperti badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dan gaji upah minimum kerja (UMK). Kondisi tersebut, kerap dijumpai di ratusan perusahaan.

Ditegaskan, kurang lebih dari 506 perusahaan yang dinyatakan tergolong formal tidak sedikit ditemukan perusahaan nakal. Bahkan, sudah masuk pada laporan di dewan pengawas. Hanya saja, belum ada tindakan yang jelas. Sebab,  yang menjadi pertimbangan ada rasa was-was terhadap stabilitas kerja karyawan.

“Apalagi terkait UMK, memang tergantung kontrak perusahaan dan pekerja, terutama yang masih terbilang perusahaan kecil. Ada sekitar 10 perusahaan yang sempat kami laporkan, dan juga diberikan pemahaman, tapi di lapangan faktanya berbeda, kadang karena perusahaan tidak mampu membayar sesuai UMK,” tegasnya.

Kendati seperti itu, pihaknya tetap berharap setiap perusahan minimal memberikan jaminan seperti BPJS ketenagakerjaan. Sehingga, karyawan bekerja tenang dengan jaminan keselamatan. “Paling tidak, setiap perusahaan memberikan BPJS kepada para karyawannya,” harapnya. (ara/ito)

Jumlah Perusahaan di Kabupaten Sumenep

  • Kurang lebih 506 perusahaan
  • 10 perusahaan dilaporkan ke dewan pengawas Jatim

Jenis Pelanggaran yang Kerap Terjadi di Lapangan

  • Tidak memberikan BPJS Ketenagakerjaan
  • UMK di bawah ketentuan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *