Dispenaker Bangkalan Janji Pertahankan Nasib Pekerja

(FOTO: KM/HELMI YAHYA) TETAP: Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan tahun 2022 diperkirakan tidak akan ada kenaikan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 diperkirakan tidak akan ada kenaikan. Kondisi itu mengacu pada banyaknya perusahaan dan kemampuan bertahan hidup di tengah kabupaten yang masih belum menjadi kota industri. Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dispenaker) Bangkalan Agus E Leandy, Kamis (2/11/2021).

Menurutnya, nihilnya kenaikan UMK untuk menjaga agar tidak ada kerugian, baik antara pekerja maupun perusahaan. Apalagi kondisi pandemi masih menjadi keluhan setiap perusahaan di daerah yang identik dengan slogan Kota Dzikir dan Sholawat. “Kemungkinan untuk menaikkan UMK masih belum bisa diupayakan. Kondisi seperti ini, hampir semua perusahaan menjerit, mereka juga meminta bantuan kami,” ujarnya.

Meski demikian, persoalan kenaikan UMK menjadi masalah yang melibatkan dua unsur. Yakni, perusahaan dan karyawan. Di salah satu sisi, setiap karyawan mengharapkan kenaikan upah. Sedangkan perusahaan sendiri tidak mampu menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian belum normal. “Kami sebagai pembina tentu berusaha melindungi keduanya,” ucapnya.

Secara umum, UMK di Bangkalan cukup bagus. Sebab setiap tahun hampir selalu ada peningkatan meskipun tidak banyak. Bahkan pihaknya berjanji, tidak akan membiarkan perusahaan memberlakukan Pemutusan Hak Kerja (PHK) kepada para pegawainya. Sebab bertahan di tengah pandemi memang cukup sulit. Sehingga sebelumnya banyak pegawai yang diistirahatkan sementara dengan jaminan tertentu.

“Tetapi ketika kondisi normal, akan kembali dipekerjakan lagi. Sementara ini yang akan segera kami lakukan ke setiap perusahaan, setidaknya agar kondisi industri aman,” janjinya.

Sementara itu salah satu pekerja di mini market Bangkalah Khusnul Khotib mengaku, pada saat pandemi banyak pegawai yang mendapatkan kebijakan merugikan. Salah satunya pengurangan upah. Saat itu, para karyawan protes tidak setuju. Setidaknya ada perlindungan khusus dari daerah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja di perusahaan.

“Saya juga salah satu karyawan dengan pengurangan upah. Ini yang seharusnya menjadi fokus penanganan pemkab, mereka hanya kurang turun ke lapangan,” responnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan