Dispendukcapil Terima Tambahan 16 Ribu Blangko e-KTP, Berharap Bisa Penuhi Kebutuhan

  • Bagikan
(FOTO: KM-JAMALUDDIN) BLANGKO: Dispendukcapil dapat tambahan 16 ribu keping blangko e-KTP.

Kabarmadura.id/Sampang–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dipendukcapil ) Sampang kembali mendapatkan tambahan kuota blangko elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sebanyak 16 ribu keping. Tambahan blangko tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemohon untuk mencetak KTP elektronik yang sudah lama masuk dalam daftar tunggu.

Pelaksana Harian (Plh) Dispendukcapil Sampang Edi Subinto mengatakan, masyarakat tidak usah khawatir kekosongan blangko. Karena dengan adanya tambahan kuota blangko, mudah-mudahan tahun ini  semua daftar tunggu dapat teratasi.

Terhitung mulai bulan Januari sampai April 2020 Dispendukcapil Sampang sudah mencetak sebanyak 33 ribu e-KTP. Sebelumnya, pihaknya menerima kuota sebanyak 8 ribu blangko, kemudian 7 ribu, selanjutnya tambahan mencapai 20 ribu blangko dan sekarang ada tambahan sebanyak 16 ribu blangko.

“Kemarin Dispendukcapil Sampang dapat tambahan blangko sebanyak 16 ribu keping, semoga nanti memenuhi kebutuhan e-KTP,” ungkapnya, Kamis (7/5/2020).

Nemun, menyikapi adanya wabah covid-19, maka sesuai dengan imbuan pemerintah akan diberlakukan pembatasan berkerumunan bagi para pemohon di Kantor Dispendukcapil Sampang yakni membatasi layanan dengan 50 pemohon sehari.

Sebab, untuk penerapan social distancing di Diapendukcapil Sampang belum diterapkan secara maksimal, sebab masih butuh kesadaran masyarakat.

“Untuk menghindari terjadinya kerumunan para pemohon dan agar lebih efektif dalam pelayanan, kami membatasi daftar kunjungan. Jika dalam daftar sudah mencapai 50 antrian, maka yang sudah tercatat bisa dilayani besok harinya, jadi setiap harinya kami batasi,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk saat ini pemohon mayoritas pada mengurus Kartu Keluarga (KK), tambah jiwa dan beberapa perubahan lainnya. Karena, dampak wabah Covid-19, banyak program bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan data kependudukan.

“Sekarang pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, yang jelas membutuhkan data kependudukan,” tuturnya.

Baca juga  Pernah Gagal, Erina Maulida Ungkap Kunci Kesuksesan

Sekedar informasi, untuk kartu keluarga (KK) harus selalu dilakukan pembaruan setiap 5 tahun sekali, sebab bila tidak diperbarui akan menimbulkan permasalahan di perbankan.

“Apabila KK tersebut tidak di-update bisa tidak keluar Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta KK jadi bermasalah dalam mengurus pencairan di bank,” pungkasnya. (mal/pai)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan