Disperindag Pamekasan Janji Tutup Ruang Gerak Tengkulak Tembakau

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) NESTAPA: Petani tembakau sedang memanggul gulungan tembakau untuk dijual ke gudang.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dalam mengontorol harga tembakau dengan menetapkan standar break even point (BEP) belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh seeluruh petani tembakau di Kabupaten Pamekasan.

Seperti dirasakan oleh salah serang petani tambakau asal Desa Tekalangan Kecamatan Proppo Moh. Rifki, tembakaunya hanya dipatok dengan kisaran harga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu oleh tengkulak, sehingga dirinya merasa menerima harga di bawah BEP.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tidak hanya dirinya, melainkan masih banyak petani tembakau yang merasakan hal serupa. Bahkan, untuk tembakau dengan kualitas bagus hanya dipatok pada kisaran harga Rp30 ribu sementara untuk kualitas rendah berada di kisaran harga Rp25 ribu.

“Kami tidak mengerti standar dari pemerintah itu berlaku untuk kami apa untuk gudang, karena tembakau saya masih terjual Rp25 ribu,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Ahmad Sjaifuddin menjelaskan, penetapan standar BEP diberlakukan kepada setiap gudang yang membeli tembakau petani.

Sehingga dapat dipastikan bahwa setiap gudang telah membeli tembakau dengan harga sesuai standar BEP. Namun, karena pada praktiknya, petani menjual tembakau kepada tengkulak, maka tengkulak mencari untung dengan membeli tembakau di bawah BEP.

Hal itu menurutnya, didasari pada logika perda bahwa petani mejual tembakau kepada pabrikan dan pabrikan membeli tembakau kepada petani. Sehingga acuan perda terhadap standar BEP yaitu kepada gudang saat membeli tembakau petani.

“Logika perdanya pabrikan membeli tembakau ke petani, jadi pabrikan harus membeli tembakau dengan harga standar BEP,” tuturnya.

Tengkulak itulah yang menurutnya berpeluang merusak harga tembakau petani dengan membeli di bawah BEP dan menjual kepada gudang dengan harga di atas BEP. Mengatasi hal itu, pihaknya berencana memutus mata rantai proses penjualan tembakau.

Pemutusan mata rantai tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan pola kemitraan antara pasbrikan dengan petani itu sendiri melalui kelompok tani. Sehingga petani dapat mengetahui harga yang ditetapkan pabrikan terhadap tembakaunya dengan tanpa melibatkan tengkulak.

“Solusinya yaitu dengan memutus mata rantai itu. Itu bisa dilakukan dengan menjalin pola kemitraan,” pungkasnya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Achmadi menerangkan. Standar BEP yang diatur oleh perda diwajibkan kepada setiap gudang. Sehingga pihaknya tidak bisa memastikan jika petani menjual tembakau kepada tengkulak.

Pihaknya mengaku akan mengevaluasi setiap temuan di lapangan dengan pemkab guna menghindari kejadian pelanggaran yang cenderung hanya menyusahkan para petani dan menguntungkan pabrikan.

“Memang BEP itu diberlakukan kepada pabrikan yang membeli tembakau petani. Jika ada petani yang tembakaunya tetap terjual di bahwah BEP itu masalah,” tukasnya. (ali/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *