oleh

Disperindag Pamekasan Sebut Rokok Ilegal Dari Luar Daerah Madura

Kabarmadura.id/PAMEKASAN– Peredaran rokok ilegal di Pamekasan masih marak. Terbukti sejak awal 2019 hingga kini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dipsperindag) setempat menemukan sebanyak 95 merk rokok tak berbandrol cukai tersebut. Mereka menyebut, rokok tersebut merupakan produksi luar daerah yang dipasarkan di Pamekasan.

Kepala Disperindag Pamekasan Bambang Edi Suprapto melalui Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar Nurul Hidayati mengakui, pihaknya belum bisa melakukan langkah lebih jauh untuk menekan tingginya peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

Sebab, kewenangan Disperindag Pamekasan hanya sebatas melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menjual dan memproduksi rokok secara ilegal. Sementara untuk penindakan ataupun penyitaan rokok ilegal, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan.

Bahkan, pihaknya mengaku sulit untuk mendeteksi keberadaan pabrik produksi rokok ilegal tersebut. Sebab, dalam kemasan rokok itu, pabrik tidak mencantumkan alamat produksi.

“Ada kemungkinan (rokok ilegal, red.) disuplai dari luar Madura,” katanya, Minggu (7/4).

Kendati kewenangan penindakan dan penyitaan rokok ilegal menjadi sepenuhnya kewenangan Bea Cukai, namun pihaknya mengaku tetap melakukan kontrol terhadap peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Bahkan pihaknya mengakui, setelah pada tahun 2018 Disperindag sempat menemukan 23 merk rokok ilegal yang diedarkan di 13 kecamatan di Pamekasan, pada 2019, terhitung sejak Januari hingga April, pihaknya juga telah menyita 95 sampel rokok ilegal dari berbagai kecamatan.

“Kita masih terus menggali informasi terkait keberadaan rokok ilegal itu,” terangnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan, Apik mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan tindakan terhadap pengusaha rokok ilegal yang beredar di bumi gerbang salam.

Legislatif masih kebingungan dengan kapasitas dan kewenangan dalam menyikapi maraknya produksi rokok ilegal yang selama ini bebas beroperasi di Pamekasan. Namun demikian, pihaknya tetap meminta pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal harus diperketat, sehingga peredaraannya bisa ditekan sekecil mungkin.

Terlebih selama ini, rokok-rokok tersebut tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah karena tidak membayar pajak melalui bea cukai.

“Kami bingung, kapasitas kewenangan kami seperti apa. Sebab yang kami tahu itu ranahnya bea cukai,” ungkapnya (pin/pai)

Komentar

News Feed