Disperindag Sumenep Sembunyikan Data Jumlah Pedagang Pasar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ RAZIN ) TRANSPARANSI: Hasil pendataan jumlah pedagang pasar di Kota Keris perlu keterbukaan publik.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Validasi pendataan pedagang pada 31 pasar di Kota Keris nampaknya sudah rampung. Namun, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep masih belum terbuka terhadap data jumlah keseluruhan pedagang tersebut.

Kondisi tersebut memetik sorotan dari kalangan legislatif. Diharapkan dalam pendataan jumlah pedagang pasar, dinas terkait harus lebih transparan.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, Disperindag Sumenep harus terbuka atas hasil pendataan pedagang. Sebab, hal tersebut sangat penting untuk dikaitkan dengan hasil pendapatan asli daerah (PAD) pasar.

“Hasil validasi data wajib masuk database agar publik mengetahui,” katanya, Minggu (5/09/2021).

Dia menegaskan, ketidakterbukaan tersebut akan membuat salah satu pihak dikecewakan dan pasti timbul kecurigaan. Harapannya, dinas terkait segera memvalidkan dan mengumumkan jumlah keseluruhan pedagang pasar.

“Bayangkan pendataan yang sudah dilakukan sejak Maret 2021 itu hingga saat ini tidak ada kejelasan, ini kan aneh ,” tegasnya. 

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Sumenep Ardiansyah Ali Shocibi mengakui, pendataan pedagang pasar sudah selesai. Namun untuk data keseluruhan pedagang pihaknya belum bisa menyebutkan. Diakuinya saat ini masih tahap perekapan dan validasi ulang.

“Kami masih menunggu petugas untuk kevalidan data itu,” paparnya. 

Diketahui, jumlah pedagang di 31 pasar yang datanya belum valid yakni, Pasar Anom Baru, Lenteng, Rubaru, Nyapar di Dasuk, Gapura, Prenduan, Ganding, Banasare di Rubaru, Kolpo di Batang-Batang, Manding, Shoping Centre di Kota Sumenep, Bluto, Bangkal Toko, Ambunten, Basoka di Rubaru, Pasongsongan, Dungkek, Guluk-Guluk, Lenteng Barat, Batang-Batang, Beringin, di Dasuk, 17 Agustus, Keles di Ambunten, Batuputih dan Pasar Bicabbi di Dungkek. 

Ardi menambahkan, PAD pasar tahun 2021 ditarget Rp1,6 miliar. Harapannya target tersebut mencapai hingga akhir tahun. Sehingga, pemerintah tidak merugi atas keberadaan pasar yang selama ini sudah terbangun.

“Perlu pembenahan dalam sektor PAD,” tukasnya. (imd/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *