oleh

Disperindagprin Sampang, Tagihan Listrik Pasar Dibiarkan Nunggak

Kabarmadura.id/Sampang-Lantaran sudah dua bulan tagihan rekening listrik pasar tradisional tidak terbayar alias nunggak, membuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Sampang kembali ajukan tambahan anggaran untuk membayar tagihan listrik. Penambahan itu diajukan pada pembahasan melalui perubahan anggaran kegiatan (PAK) sebesar Rp400 juta. Padahal Sebelumnya sudah dianggarkan senilai Rp299 Juta.

Ketersedian anggaran Rp299 juta tersebut, diklaim tidak cukup untuk membayar tagihan rekening listrik di sejumlah pasar rakyat di daerah yang berjuluk kota Bahari selama satu tahun anggaran berjalan, karena harus menutupi tunggakan tagihan pada tahun sebelumnya, sehingga hanya bisa membayar tagihan listrik selama 6 bulan.

Sekertaris Disperindagprin Sampang Barrul Alim berujar, anggaran untuk tagihan listrik pasar rakyat tidak cukup selama 12 bulan, dirinya hanya bisa membayar sampai bulan Juli, karena anggaran yang tersedia Rp299 juta sudah habis untuk membayar tagihan selama enam bulan dan beban utang pada tahun 2019 lalu.

Maka dari itu pihaknya mengajukan tambahan anggaran melalui PAK. Hal itu dilakukan untuk bisa melunasi tagihan tahun ini dan membayar kebutuhan tagihan selama beberapa bulan kedepan.

“Kita belum bayar tagihan listrik pasar selama dua bulan, karena anggarannya sudah habis, sekarang ini kita masih mengajukan melalui PAK sebesar Rp400 juta dan sudah disetujui,” ujar Barrul Alim saat dikonfirmasi Kabar Madura, Senin (14/09/2020).

Dirinya menguraikan, agar listrik di pasar tradisional di wilayah Sampang bisa tetap hidup, pihaknya mengklaim sudah meminta penundaan pembayaran kepada pihak PLN setempat. Pasalnya, riwayat tagihan rekening listrik dari awal itu, biasanya relatif kecil. Tetapi di kemudian hari, baru diketahui jika ada kesalahan penghitung dari pihak PLN pada tahun 2019 lalu, sehingga pemkab harus menanggung utang tagihan listrik itu.

“Adanya tanggungan utang tagihan dan tidak bisa membayar rekening listrik ini, bukan kesalahan pemkab tapi adanya kesalahan penghitungan oleh pihak PLN, makanya kita masih diberi keringanan penundaan pembayaran dulu,” klaimnya.

Lanjut dia, seyogyanya, pagu anggaran tagihan rekening listrik itu tidak terdampak pemangkasan akibat wabah Covid-19. Bahkan awalnya sudah diperhitungkan jika mencukupi untuk membayar kebutuhan selama 12 bulan, tetapi dihabiskan untuk membayar tagihan utang akibat kesalahan perhitungan tersebut.

Rata-rata tagihan listrik untuk pasar tradisional setiap bulannya hanya sekitar Rp36 juta, tapi kenyataanya beban tagihan pada bulan Maret sampai Juni, ada kesalahan penghitungan, karena untuk bulan Maret tagihan mencapai Rp61 juta, April Rp65 juta, Mei Rp64 juta dan Juni Rp66 juta, Akibatnya pemkab menanggung utang.

“Untuk tambahan anggaran tagihan rekening listrik ini diambilkan dari Silpa tahun 2019 lalu. Sekarang tinggal proses pengesahan PAKnya, Jadi kita tetap bisa bayar tagihan meskipun harus ngutang dulu ke PLN,” ungkap Barrul.

Sementara itu, Manajer PT. PLN ( Persero) Unit Pelayanan Rayon Sampang Hardi Iswanto menepis, jikalau pemkab sudah mengajukan surat penundaan bayar. Karena hingga kini dirinya mengaku belum menerima surat dimaksud. Bahkan pihak mengklaim sudah melayangkan surat pemberitahuan pembayaran kepada yang bersangkutan, karena berdasarkan strandar operasional prosedur (SOP) jika pelanggan telat bayar selama satu bulan maka diberi surat pemberitahuan.

Untuk kesalahan hitung itu diakui memang benar, pihaknya PLN ada kesalahan baca meter sehingga mengakibatkan tagihan lebih besar dari biasanya. Itu sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Kami belum menerima surat dari pihak Disperindagprin, malahan kita yang sudah kirim surat keterlambatan kepada yang bersangkutan,”singkatnya.(sub/mam)

Komentar

News Feed