KABAR MADURA | Program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) akan kembali direalisasikan di 2024.
Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep M. Ramzi mengatakan, realisasi program tersebut memang harus dievaluasi. Tahapan-tahapannya harus segera diproses. Jika pengerjaannya menumpuk di akhir tahun, kata Ramzi, banyak bahan material yang mahal.
“Yang alot biasanya proses verifikasi, maka itu segera dilakukan. Kan otomatis kalau alot maka dananya juga membengkak, kan itu juga ke hasilnya tidak maksimal, saya meminjam masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pelaksanaannya,” paparnya.
Kurang efektifnya penggunaan dana tersebut juga jadi kekhawatiran Ramzi jika pekerjaan dilakukan di akhir tahun.
“Tahun ini harus segera diproses tahapannya,” tegasnya.
Saat ini, calon penerima program tersebut sudah dipilih sesuai nama dan alamatnya. Setelah itu, dilanjurkan proses verifikasinya. Dalam tahap ini yang diperkirakan bakal alot.
“Bakal dimulai proses verifikasi calon penerima,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penata Ruang Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Indra Wahyudi.
Program RTLH tahun ini dianggarkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini hanya sekitar 128 rumah. Sasarannya bakal disebarkan di daerah yang menjadi kawasan kumuh.
Setelah verifikasi dan validasi final, keluarga penerima manfaat (KPM) akan dibuatkan rekening bank untuk proses pencairannya.
“Untuk ketentuan realisasinya tetap. Sebesar Rp17,5 juta untuk material dan sisanya untuk ongkos tukang, insya Allah bakal segera dipercepat realisasinya,” pungkasnya.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
