oleh

Dispertahortbun Sumenep Bantu Sertifikatkan Gratis 200 Tanah Pertanian

Kabarmadura.id/SUMENEP-Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispetahortbun) Sumenep memberikan bantuan penyertifikatan gratis pada masyarakat Sumenep sebanyak 200 bidang tanah khusus lahan pertanian

Kepala Dispertahortbun Sumenep Arif Firmanto mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk rasa peduli Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dispetahortbun, agar masyarakat semakin sejahtera tanpa mengeluarkan uang pribadi.

Bantuan tersebut merupakan kali kedua. Untuk tahap partama sudah dilakukan pada tahun 2019 lalu untuk sebanyak 200 bidang khusus lahan pertanian. Pada tahun 2020 sebanyak 200 bidang dengan total sebanyak 400 bidang tanah.

“Penyerahan bantuan sertipikat hak atas tanah lintas sektor bidang tanah dilakukan di balai Desa Paberesen Kecamatan Sumenep,” katanya, Selasa (22/9/2020).

Dasar kegiatan tersebut merupakan keputusan bersama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN RI dengan nomor 515/KPTS/ HK.060/9/2004 dan nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertifikatan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai legalisasi aset untuk penguatan hak atas tanah serta sebagai bentuk upaya perlindungan lahan.

“Jika sudah tersertifikat, maka legalisasinya akan jelas dan dapat melakukan berbagai aktivitas,” tukas dia.

200 bidang tanah itu antara lain untuk Desa Parsanga sebanyak 25 bidang dan Desa Paberesen 175 bidang.

Dia berharap, bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaaatkan dengan baik dan mampu mendukung capaian program kedaulatan pangan

“Terima kasih kepada kepala Desa Paberesen yang telah berperan penting dalam membantu menyediakan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, penerbitan sertifikat itu untuk memberi kekuatan bagi masyarakat baik tentang kepastian hukum hak atas tanahnya, sekaligus sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian.

“Masyarakat yang menerima sertifikat selain sebagai kepastian hukum manakala terjadi konflik atas tanahnya, juga menggunakannya sebagai instrumen mendapatkan akses finansial atau permodalan,” ujarnya.

Diharapkan, masyarakat yang tanahnya belum mendapat bantuan sertifikat gratis bersabar, karena pemerintah daerah harus membagi program bantuan sertifikat itu untuk desa lainnya di Kabupaten Sumenep.

“Bersabar dulu ya, karena nanti akan mendapatkan juga,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengharapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mendorong masyarakat untuk senantiasa melakukan sosialisasi.

“Bantuan merupakan simbolis. Selebihnya pengayoman dan pelatihan menganai cara bercocok tanam yang baik juga lebih penting dilakukan,” tandasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed