Disporbudpar Sampang Ancam Cabut Izin Usaha

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) Disporbudpar Ancam Cabut Izin Pemilik Usaha

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang tetap melarang sejumlah hiburan digelar. Bahkan, akan mencabut izin usaha pemilik hiburan jika memaksa. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang Marnilem, Minggu (25/7/2021).

Menurutnya, keputusan itu akan dilakukan jika pemilik hiburan jenis apapun masih digelar sebelum ada rekomendasi susulan ln dari pemerintah. Sebab, disinyalir masih ada sejumlah pemilik usaha hiburan yang sengaja melanggar larangan tersebut. Mulai dari orkes, pameran dan sejumlah lokasi wisata di daerah.

“Masa wabah Covid-19 belum selesai. Berbagai bentuk kegiatan yang menyebabkan keturunan masih kami larang. Itu dilakukan, untuk meminimalisir sebaran Covid-19,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Pihaknya menuturkan, jika ada kegiatan keramaian yang berkaitan dengan kewenangan instansinya, akan ditindaklanjuti secara tegas. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan bupati. Yakni, jika semua kegiatan yang mengundang kegiatan berkerumun tidak diizinkan. Tujuannya, agar tidak melahirkan klaster baru.

Apalagi, pemberlakukan PPKM darurat selama ini sudah efektif. Terbukti, sudah ada penurunan pasien baru yang terpapar Covid-19. Sehingga, Disporabudpar belum memberikan rekomendasi apapun terhadap kegiatan yang mengundang massa banyak. “Kami berharap, peran masyarakat aktif. Silahkan laporkan kalau ada pertunjukan apapun. Kami akan cabut izin usaha pemilik hiburannya,” paparnya.

Ditegaskan, selama masa pandemi Covid 19 dan PPKM darurat tidak pernah mengeluarkan izin dan rekomendasi pertunjukan dan tontonan. Jika masih ada yang digelar berarti ilegal. Sehingga, akan memasrahkan sanksinya kepada pihak yang berwenang. Sebab, setiap kelompok musik harus memperoleh izin untuk menggelar kegiatan.

Bahkan, setiap perizinan akan dicabut jika melanggar ketentuan pemerintah. Terutama, mengenai larangan menggelar pertunjukan di masa wabah Covid-19. Selanjutnya, akan dilakukan sanksi khusus. “Adanya orkes di Kecamatan Kedungdung itu, bukan rekomendasi kami. Kami akan panggil pemilik orkes. Jika masih mengulangi kesalahan, izin orkes akan kami cabut,” tegasnya. (man/ito)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.