Distribusi Kartu Tani Tak Merata

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Pamekasan–Distribusi kartu tani belum merata. Hal itu disebabkan munculnya data penerima yang tidak valid. Bahkan Kementerian Pertanian selaku leading sector program tersebut, menemukan banyaknya data ganda penerima program tersebut.

Kasi Pupuk, Pestisida, Alat, dan Mesin Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pamekasan R Deddy Dwi Yudha Bakti menyampaikan, saat ini jumlah petani yang mendapatkan kartu tani sebanyak 136.829 orang, mereka tersebar di 1.019 kelompok tani (poktan) di seluruh wilayah Pamekasan.

Kendati demikian, dia mengakui masih terdapat sekitar 1.000 petani yang belum mendapatkan kartu tersebut. Akibatnya petani masih kerepotan dalam mendapatkan fasilitas tani, utamanya pupuk bersubsidi.

“Belum semua petani mendapat kartu tani. Sebab, pada proses input data, NIK yang disetor tidak valid,” katanya, Senin (8/7)

Deddy menyebut, sistem pendaftaran kartu tani yang diakomodasi Kementerian Pertanian (Kementan) menolak input data tersebut. Salah satu pemicunya, banyak ditemukan data NIK ganda. Saat ini data tersebut dikembalikan kepada masing-masing kelompok tani (poktan) untuk kemudian diperbaiki. Dalam waktu dekat akan digelar verifikasi ulang terhadap poktan.

Dia mengatakan selama NIK belum diperbaiki input data akan ditolak sistem. Dengan demikian, pemerintah mengimbau kepada poktan yang anggotanya memiliki NIK invalid segera melakukan perbaikan.

“Pada verifikasi itu perbaikan NIK anggota yang tidak valid tersebut harus beres,” paparnya.

Deddy mengutarakan, salah satu fungsi kartu tani bisa dijadikan syarat penebusan pupuk bersubsidi. Sehingga, petani bisa mandiri menebus pupuk di kios yang secara resmi bekerja sama dengan pemerintah.

“Tanpa kartu tersebut, petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi secara mandiri,” bebernya.

Deddy melanjutkan, anggota yang tidak memiliki kartu tani bisa diberi jatah sesuai kesepakatan anggota poktan. Sebab, kuota pupuk sesuai dengan rencana kebutuhan kelompok (RDKK) yang diusulkan. Sementara RDKK mengacu pada anggota poktan yang memiliki kartu tani.

“Kami usahakan dalam waktu dekat ini semua petani bakal mendapatkan,” tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengutarakan, distribusi kartu tani merupakan program Kementan. Pemerintah daerah hanya menindaklanjuti program dari pemerintah pusat itu.

Pemerintah daerah harus membantu petani mengurusi syarat administrasi untuk memperoleh kartu tani tersebut. Jika dipasrahkan pada petani dikhawatirkan persyaratan itu tidak terpenuhi.

Bahkan menurutnya, Anggota poktan berhak mendapatkan pupuk yang disubsidi pemerintah menurutnya, Jangan sampai, hanya karena urusan administrasi hak petani tidak didapatkan.

“Tugas pemerintah membantu petani,” pungkasnya. (km45/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *