Distribusi Pjs Kades di Sampang  Harus Kompeten

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) DISKUSI: Sejumlah aktivis melakukan diskusi dengan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang tentang persiapan distribusi pejabat sementara (PJs) Kades.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Gabungan organisasi, yakni Madura Development Watch (MDW), Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) dan Gabungan Mahasiswa Sampang (Gamasa) mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Mereka mempertanyakan kesiapan pemerintah mengisi pejabat sementara (Pjs) di 111 desa yang sudah selesai masa jabatan sebagai kepala desa (kades) definitif.

Bahkan, persiapan pemerintah untuk mendistribusikan Pjs Kades yang akan diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, dari 180 desa, sebanyak 111 desa sejak tahun 2021 tanpa kades alias purna jabatan. Sehingga, akan diisi Pjs kades yang didroping dari PNS. Sementara, jumlah PNS yang harus dipersiapkan tidak sedikit sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.

Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Busiri berharap, agar pelayanan di semua desa harus maksimal. Termasuk, tentang totalitas semua Pjs kades memimpin di semua desa. “ini untuk kepentingan masyarakat umum. Mereka layak dan harus memiliki pemimpin di tingkat desa yang mempunyai kemampuan cukup. Semua Pjs kades harus masuk kantor setiap hari untuk memberikan pelayanan maksimal,” ucapnya, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya, Pjs kades harus memenuhi pelayanan dari berbagai bidang. Baik dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Terlebih, setiap desa dipastikan aman selama dipimpin seorang pj Kades. Bahkan, pemerintah wajib mendistribusikan PJs. Bukan hanya soal jumlah PNS yang akan diangkat, tapi soal dampak dari pendistribusiannya. Diharapkan, banyaknya PNS yang akan didroping ke desa tidak mengganggu tatanan pemerintahan selama ini.

Selain itu, dia juga meminta penertiban terhadap perangkat desa yang tidak memenuhi standarisasi sesuai regulasi. Termasuk, batas waktu jabatan perangkat desa. Bahkan, soal hak perangkat desa harus diterima secara utuh. Sehingga, semua perangkat bekerja lebih maksimal dan kantor desa lebih aktif.

“Semua hal ini ditertibkan selama kepemimpinan kades, maka perangkat desa akan lebih baik. Jika semua sudah dibenahi, maka sinergi Pjs kades dengan perangkat desa akan meningkat,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala DPMD Sampang, Chalilulrachman mengaku, sudah melakukan kajian soal persiapan distribusi PJs kades di 111 desa. Bahkan, jumlah PNS yang akan didroping dipastikan lebih dari cukup dan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 65 tentang Ketersediaan PNS.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Salah satunya dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat mengenai PNS yang akan ditugaskan,” responnya.

Sedangkan untuk perangkat desa, pihaknya memastikan tidak ada yang diganti. Sesuai regulasi, perangkat desa menjabat dengan batas waktu 60 tahun. Mereka bisa berhenti, jika melakukan pelanggaran hukum, mengundurkan diri dan meninggal dunia.

“Pjs kades mempunyai keterbatasan wewenang dalam memberhentikan perangkat desa,” tukasnya. (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *