oleh

Ditempati PuluhanTahun, Warga Sambas Tidak Bisa Bangun Hunian Permanen

Kaabrmadura.id/Bangkalan-Keluhan warga Sambas yang bermukim di Dusun Longkak, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, Bangkalan terkait kepastian tentang tanah yang mereka tempati mendapat tanggapan dari legislatif. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Muhammad Fahad akan memanggil pihak Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madura. Ia ingin menanyakan langsung mengenai hal tersebut.

Fahad menambahkan, kurang lebih 20 tahun warga Sambas bermukim daerah tersebut. Namun sampai saat ini mereka tidak bisa membangun hunian yang tenang untuk dijadikan tempat tinggal lantaran tanah yang mereka tempati belum bisa menjadi hak milik.

“Jadi kami memanggil pihak perhutani itu dalam rangka menanyakan kendalanya. Kan kasihan juga, sudah bertahun-tahun belum bisa ditempati juga. Akan kita usahakan nanti dari legislatif melalui pertemuan ini,” katanya.

Sebagai langkah awal, Ra Fahad mengaku akan menyurati Bupati Bangkalan terkait hal itu. Sebab, dia sudah menerima berkas berita acara pemeriksaan lapangan kawasan hutan yang digunakan untuk resttlement pengungsi Sambas di KPH Madura dari pihak Perhutani. Dari berkas yang diterimanya tersebut lah ia berharap ada tindak lanjut dari Pemkab Bangkalan. Berkas itu sendiri dikeluarkan pada 2006 silam.

Selain itu, ia meminta kepada warga Sambas agar bisa bersabar sampai nantinya proses yang dilakukan oleh Pemkab Bangkalan dan Perhutani benar-benar selesai. Karena prosedur untuk bisa menempati harus memakan waktu yang cukup lama.

“Berkas itu nantinya bisa kami jadikan acuan untuk mengirimkan surat kepada Bupati agar ditindaklanjuti solusi dan alternatifnya seperti apa,” terangnya.

Sementara itu, mewakili Perhutani KPH Madura, Hartono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti keinginan warga Sambas yang ingin memiliki lahan yang mereka tempati itu. Namun, dirinya tidak bisa memberikan kepastian mengenai warga bisa menempati lokasi tersebut atau tidak.

Pasalnya, menurut Hartono, semua keputusan ada di pimpinan, yakni Perhutani Provinsi Jawa Timur. Namun, ia juga berjanji akan membantu mereka (warga Sambas, red) agar bisa memiliki lahan itu secara hak milik.

“Kami siap membantu mereka (Sambas) sampai selesai. Semoga problem ini cepat selesai sehingga warga Sambas bisa memiliki hunian yang layak dengan lahan hak milik,” janjinya.

Di sisi lain, sebelumnya, dua orang warga Desa Lon Pao Desa Petenteng Kecamatan Modung wadul kepada anggota legislatif mengenai dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak Perhutani 9 Desember 2019 lalu. Di mana mereka mengaku tanah mereka seluas 300 hektare diambil alih atau diklaim oleh perhutani. (ina/pai)

Komentar

News Feed