Diterjang Wabah Covid-19, Sumenep Setor 5 Kecamatan Kategori Miskin Ekstrem ke Kemensos

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) MASIH TINGGI: Berbagai bantuan yang masuk Sumenep tidak menjadi solusi terkait tingginya angka kemiskinan di Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Tingkat kemiskinan di Sumenep meningkat dalam dua tahun terakhir. Bahkan Dinas Sosial Sumenep (Dinsos) Sumenep sampai mengajukan beberapa kecamatan yang masuk kategori miskin ekstrem ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Sejak tahun 2019, angka kemiskinan terus melambung tinggi, hal itu bisa terhitung secara persentase penduduk miskin Sumenep yang naik dari 19,48 persen pada 2019 menjadi 20,18 persen pada 2020. Sedangkan di tahun 2021 ini, juga masih sama, yakni 20,18 persen.

Sebagai solusi tambahan, Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mengaku telah mengajukan jumlah kecamatan, agar mendapatkan tambahan bantuan dari Kemensos.

“Sebagai solusi, selama ini sudah ada program PKH, BPNT, BST kementerian, sebentar lagi dari BST APBD. Kami juga telah mengajukan lima kecamatan dan masing-masing lima desa dalam kecamatan tersebut,” kata Iksan, Selasa, (9/11/2021).

Kecamatan-kecamatan yang dimaksud, di antaranya Lenteng, Pragaan, Batang-Batang, Arjasa dan Sapeken. Iksan beralasan, kondisi meningkatnya kemiskinan itu masih sama, yaitu disebabkan faktor adanya wabah Covid-19, sehingga berdampak pada berbagai sektor termasuk pada sektor ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sektor yang cukup terdampak wabah Covid-19 yaitu di sektor industri dan perdagangan. Sedangkan di sektor pertanian tidak terlalu berdampak. Artinya, usaha-usaha masyarakat mengalami masalah yang tak kunjung teratasi.

“Memang adanya Covid 19, sangat berdampak pada perekonomian, sehingga angka kemiskinan cenderung meningkat. Data kami, jumlah kemiskinan masih tinggi yakni 20,18 persen,” imbuhnya.

Terkait kategori miskin ekstrem, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, masih banyak daerah yang masih terperangkap di zona kemiskinan, termasuk Sumenep.

“Kemiskinan ekstrem yang dimaksud mengacu pada definisi bank dunia dan perserikatan bangsa-bangsa, yaitu belanja masyarakat sebesar 1,9 US dollar purchasing power parity  (PPP) per hari,” papar Khofifah.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *