Dituding Tahan Alat, DLH Bangkalan Diadukaan ke Dewan

  • Whatsapp
(KM/Dokumen) RAMAI: Komunitas Go Green selaku pemilik mesin sampah lapor ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, kemarin.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kontrak jasa mesin pengelolaan sampah milik Indonesia Komunitas Go Green dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan, berujung pelaporan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Senin (11/5/2020).

Pengaduan itu terpaksa dilakukan oleh pemilik mesin, karena pembayaran sewa mesin tak kunjung dibayar. Sementara pemilik mesin mengaku hanya dibayar saat di awal sebesar Rp12 juta. Namun selama dua bulan terakhir, DLH sudah tidak membayar harga sewa tersebut.

Bacaan Lainnya

Bahkan, kata Ketua Indonesia Go Green Bangkalan, Antonio mengatakan,  kontrak sewa mesin miliknya sudah selesai selama sebulan lalu, namun mesin tersebut tidak diperbolehkan diambil.

“Kontrak satu bulan sudah dibayar, namun mesin tersebut tidak dipakai karena DLH tidak menyediakan fasilitas baik listrik maupun air,” terangnya, Senin, (11/5/2020).

Selama mesin yang disewakan kepada  DLH hanya  dibiarkan begitu saja, mesin tersebut  tidak pernah beroperasi serta tanpa ada perawatan, sehingga kondisi mesin dibiarkan begitu saja.

“Saya sering meminta kepada  pihak DLH untuk menutup mesin agar tidak terkena air hujan, supaya tidak mudah rusak namun phak dinas terkait tidak mau tau akan hal itu,” curhatnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya berencana akan meninjau langsung ke lokasi pembuangan sampah.

“Besok akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung seperti apa kondisi di lapangan, serta melihat langsung  ke TPA,” ungkapnya.

Suyitno menanyayangkan ketika pemerintah sudah mendatangkan tenaga ahli pengelola sampah seperti Indonesia Go Green, tetapi hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Artinya mereka dipekerjakan tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai kontrak selama tiga bulan ini. Selama ini cuma alat-alatnya saja yang ada, namun pengolahan sampah di Desa Bunajih seakan akan menjadi bom waktu” imbuhnya.

Pihaknya mengaku sudah pernah melakukan komunikasi dengan DLH. Namun, lanjut dia,  pihak DLH beralasan tidak adanya anggaran pengadaan barang dan obat kimia penghilang aroma. Selain itu, penyesuaian anggaran perubahan DPA di Covid-19.

“Kami sudah ada refocusing anggaran. Jadi saya rasa sudah teranggarkan,” jelasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler pribadinya Sekertaris DLH Joni Artiono tak kunjung merespon panggilan di maupun pesan singkat. (sae/mam/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *