Diuntungkan Cakupan Layanan yang Kecil, PDAM Pamekasan Terus Disuntik Dana Segar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) KECIPRATAN: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan bakal dapatkan suntikan modal baru senilai Rp3 miliar.

KABARMADURA.ID, Pamekasan –Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan bakal kembali diguyur dana segar senilai Rp1,5 miliar. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan sudah menyiapkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar pencairan dana berbentuk penyertaan modal itu.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengungkapkan, selain mendapat Rp1,5 miliar dari APBD Pamekasan, PDAM juga akan mendapatkan hibah dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, perda tersebut masih berstatus rancangan perda (raperda)dan dalam proses pembahasan.Rencananya, reperda itu akan disahkan menjadi perda bersamaan dengan pengesahan APBD Pamekasan tahun anggaran 2021.

Tatang mengatakan, dengan total modal mencapai Rp3 miliar itu, PDAM wajib mengerjakan sejumlah pembangunan infrastruktur dengan modal tersebut.

“Tapi untuk dapat modal dari daerah harus ada syarat minimal sebesar yang dihibahkan oleh pusat yaitu Rp1,5 milar,” ungkapnya.

Direktur PDAM Pamekasan Agus Bachtiar mengatakan, dana dari APBN sebesar Rp1,5 miliar itu merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan. Dana tersebut untuk pengembangan perusahaan dan optimalisasi pelayanan.

Kendati begitu, Agus mengakui pihaknya belum bisa menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pemkab. Bahkan menurutnya, sebagaimana aturan yang berlaku, PDAM tidak diharuskan menyetorkan PAD jika cakupan wilayah pelayanannya tidak sampai 80 persen.

“Sejak 2007 sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. PDAM tidak harus menyetor PAD jika wilayah layananya belum 80 persen. Meskipun untung,” ujarnya.

Sementara hingga saat ini, cakupan wilayah pelayanan PDAM Pamekasan masih 20 persen. Kendati wilayah pelayanannya masih minim, Agus mengaku belum ada rencana memperluas wilayah pelayanan baru dengan adanya suntikan modal dari APBN dan APBD.

Bahkan dia menilai, meski PDAM adalah perusahaan daerah, PDAM merupakan instansi nirlaba yang tidak memiliki orientasi keuntungan. Sehingga kinerjanya lebih kepada pelayanan publik dan untuk kesejahteraan sosial.

“Karena ini pelayanan. Ada unsur sosialnya. Tidak memiliki profit oriented,” pungkasnya. (ali/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *