DKP Pamekasan Membutuhkan Rp800 Juta untuk Bangun Lahan Integrasi Garam di Desa Majungan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) LAHAN INTEGRASI: Pembangunan lahan integrasi garam terancam gagal dilaksanakan.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan membutuhkan anggaran Rp800 juta untuk membangun lahan integrasi garam pada tahun 2021. Namun, ketersediaan anggaran tersebut masih belum bisa dipastikan terpenuhi sebab refocusing. Tapi, untuk lokasinya sudah diputuskan berlokasi di Desa Majungan Kecamatan Pademawu.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Budidaya  DKP Pamekasan Hadi Agus Subeno, pembangunan lahan integrasi garam tahun 2021 mengandalkan bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang melekat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Adapun prosesnya sampai pada refocusing anggaran tahap IV pada APBN 2021. Sehingga pembangunan lahan integrasi garam terancam ditunda pada tahun 2022.

Bacaan Lainnya

“Posisi kami saat ini masih menunggu surat dari KKP, tetapi kalau menurut kami, agak sulit jika direncanakan tahun-tahun sekarang, karena membutuhkan anggaran yang besar,” paparnya, Rabu (4/8/2021).

Beno (sapaan akrabnya) sudah mengalkulasi besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan lahan integrasi garam sebesar Rp800 juta. Terdiri dari Rp400 juta untuk lahan integrasinya, Rp400 juta untuk geomembran. Sedangkan sisa anggaran yang berasal dari APBN yang diperoleh setelah refocusing tahap III hanya Rp1,3 miliar.

“Posisi sekarang merupakan refocusing tahap IV, jadi baru selesai refocusing tahap III, ternyata muncul lagi surat terkait dengan refocusing. Posisi kami saat ini masih menunggu berapa pagu anggaran yang diperoleh Pamekasan, baru kami sesuaikan,” urainya.

Ia menjelaskan, syarat minimal pembangunan lahan integrasi garam yakni luasnya 15 hektar. Sementara itu, luas lokasi di Desa Majungan 30 hektar. Sehingga menurutnya sangat layak untuk dibangun lahan integrasi garam. Tujuannya agar mampu menghasilkan garam berkualitas.

“Dasar kami adalah proposal, jadi kami lakukan sosialisasi, masyarakat mengajukan melalui BUMDes, melalui koperasi. Kami kumpulkan, kami datangkan tim identifikasi ke lapangan, setelah itu baru tim koordinasi turun ke lapangan. Jadi, dari merekalah muncul usulan, baru ditetapkan lokasi mana yang akan dilaksanakan,” tukasnya. (rul/maf)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *