DKPP Kabupaten Sumenep Mengaku Minim Anggaran untuk Memberikan Bantuan ke Daerah Krisis Pangan di Kepulauan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) BANTUAN: Minimnya ketersediaan anggaran untuk penanggulangan pangan, mengakibatkan beberapa kecamatan di kepulauan, Kabupaten Sumenep terabaikan peroleh bantuan sembako.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Kondisi rawan darurat pangan di kepulauan, belum bisa tertangani maksimal. Terlebih tahun ini, nihil bantuan masuk ke daerah kepulauan. Salah satu indikasinya terbatasnya anggaran. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumenep, Yanyan Heryana, Senin (12/12/2020).

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya bantuan sembako ke kepulauan rutin dilaksanakan. Salah satu tujuannya, untuk menanggulangi ketersediaan pangan di daerah tersebut. Hanya saja, untuk tahun ini anggaran yang tersedia terkena refocusing Covid-19. Sehingga, berpengaruh terhadap keoptimalan realisasi bantuan sembako kepulauan.

Bacaan Lainnya

“Untuk tahun ini, memang tidak ada bantuan yang disalurkan ke daerah tersebut (kepulauan red). Upaya kami, hanya pengajuan dan terganjal minimnya anggaran,” ujarnya.

Dia menyebutkan, terdapat beberapa kecamatan di kepulauan dengan status sangat rawan ketersediaan pangan. Yakni, Kecamatan Arjasa, status rawan pangan berada di Desa Buddi, Gelaman, Sawah Sumur. Untuk Kecamatan Kangayan, berada di Desa Tembayangan dan Cangkramaan. Kemudian, di Kecamatan  Sapeken, terjadi di Desa Paliat, Sepanjang, Sakala dan Sadulang.

Desa-desa tersebut  masuk kategori krisis pangan berdasarkan data tahun 2019. Sedangkan, untuk tahun ini yang masuk kategori sangat kritis terjadi di dua desa. Yakni, Desa Buddih dan Tembayangan. Diakui, hingga saat ini belum ada upaya apapun yang bisa dilakukan oleh instansinya, lantaran minimnya anggaran.

“Bantuan yang kami realisasikan sebelumnya, bukan kerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos), akan tetapi dari kami sendiri, hanya saja jatahnya sangat sedikit, dan sementara didominasi di daratan saja,” imbuhnya.

Sementara itu Anggota Komisi ll DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari mengatakan, jika daerah rawan pangan sudah terdeteksi, hendaknya ada skala untuk diprioritaskan. Sehingga, ada upaya penanggulangan. “Kalau cuma mendata saja kan tidak ada gunanya, makanya harus carikan alternatif, segera diusulkan misalnya,” sarannya.  (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *