DKPP Menunggu Kepastian Refocusing untuk Realisasi RTLH

  • Whatsapp
(FOTO: KM/Khoyrul Umam Syarif) WAS-WAS: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, khawatir anggaran untuk realisasi program tidak layak huni (RTLH) terkena refocusing.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Program rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini, sepertinya belum bisa terealisasi. Salah satu indikasinya, program tersebut masih dikhawatirkan terkena refocusing  Covid-19. Padahal, dana untuk perbaikan rumah warga tidak mampu itu, sudah tersedia pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.

Jumlah anggaran mencapai Rp8,7 miliar untuk membangun rumah bagi masyarakat prasejahtera. Dana tersebut akan direalisasikan untuk 500 paket. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan, Muharram melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Ruang Bnagunan, Didik Ruswandi, Selasa (16/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, belum direalisasikanya program tersebut dikarenakan ada rencana refocusing anggaran. Sehingga, untuk memulainya perlu memastikan proses refocusing anggaran selesai. “Untuk tahapannya baru selesai rekrutmen tenaga fasilitator lapangan, tentunya kami masih baru mau memulai.  Karena dari sisi pendanaan perlu ditingkatkan. Serta, menunggu  keputusan refocusing dana APBD untuk pengentasan penyebaran Covid-19, kami khawatir terkena refocusing,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, untuk fasilitator dari program RTLH sudah terekrut 16 orang dengan 1 orang koordinator, dan 2 orang sebagai pendamping dari program RTLH untuk sumber dana dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) yang menyasar 61 titik pelaksanaan. “Start kami memang akan dimulai pada bulan Maret, diawali dengan adanya rekrutmen fasilitator lapangan,” jelasnya.

Ditegaskan, jika keputusan refocusing anggaran sudah selesai, maka akan segera melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan program RTLH. “ Intinya, kami masih menunggu refocusing anggaran untuk memulai pelaksanaan program RTLH. Karena semua kebutuhan sudah kami persiapkan untuk pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Pamekasan, Rida’I, berharap pengerjaan program RTLH bisa segera dilaksanakan. Bahkan menekan,  agar pengerjaan program itu professional. Sehingga, rumah masyarakat yang tidak layak menerima manfaat dari program tersebut.  “Segala proses dari program RTLH wajib dilakukan secara profesional,” tukasnya. (rul/ito)

Sumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPP) Pamekasan Tentang APBD untuk Program RTLH 2021

  • Anggaran Program RTLH Rp8,7 Miliar
  • Dana Tersebut untuk 500 Paket Pengerjaan
  • Per Paket Pengerjaan Rp17,5 Juta
  • Realisasi Menunggu Kepastian Refocusing Anggaran

Kepastian Pelaksanaan dan Tahapan Program RTLH dengan Sumber Anggaran dari Pemerintah Pusat

  • Anggaran Program RTLH Mencapai Rp1.067.500.000
  • Per Paket Pengerjaan Rp17,5 Juta
  • Terdapat 61 Paket Pengerjaan
  • Selesai Merekrut Tenaga Fasilitator Lapangan
  • Terdapat 16 Orang Tenaga Fasilitator
  • 1 Orang Sebagai Koordinator
  • 2 Orang Sebagai Pendamping

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *