oleh

DKPP Pamekasan: Tudingan Komisi II DPRD Tidak Benar

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan tampak kepikiran dengan tudingan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Instansi yang dipimpin Ajib Abdullah tersebut dinilai membiarkan adanya distributor pupuk yang nakal, sehingga mengakibatkan melambungnya harga pupuk.

Kepala Dinas DKPP Pamekasan Ajib Abdullah, melalui Kepala Bidang (Kabid) Produksi Pertanian Ahmad Suaidi menegaskan, tudingan tersebut sama sekali tidak benar.

Karena menurutnya, tidak mungkin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui DKPP membiarkan oknum nakal menimbun pupuk untuk dijual dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Tidak mungkin lah kami membiarkan oknum seperti itu di sini,” terang Ahmad Suaidi, Jumat (19/3/2021).

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di tahun 2020 bukan karena adanya distributor nakal. Namun, disebabkan oleh adanya pengurangan kuota dari pemerintah pusat untuk distribusi pupuk ke Pamekasan.

Untuk penyediaan pupuk bersubsidi di tahun 2020 sendiri sebesar 4.017 ribu ton. Namun, alokasi dari pemerintah pusat hanya sebesar 2.794 ribu ton pupuk jenis Urea.

“Artinya di tahun kemarin, kami hanya diberikan kuota pupuk bersubsidi sebesar 28 persen dari yang seharusnya di RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok),” tambahnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya, secara otomatis akan terjadi kekurangan pupuk bersubsidi bagi petani di Bumi Gerbang Salam.

Pihaknya juga mengaku DKPP sendiri sudah menyalurkan pupuk sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

“Kami sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami menyalurkan pupuk bersubsidi ini sesuai data yang dibutuhkan oleh distributor, lalu distributor menyalurkan ke kios. Itu sesuai kebutuhan. Jadi, mana mungkin ada penimbunan pupuk,” ungkapnya.

Sementara, sebelumnya Anggota Komisi II DPRD Samsuri sebelumnya menuding pihak DKPP bermain mata dengan sejumlah distributor, hingga terjadinya kelangkaan pupuk bagi petani.

Menurutnya, DKPP terkesan membiarkan oknum nakal melakukan penimbunan pupuk bersubsidi untuk nantinya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Sepertinya, DKPP justru terkesan membiarkan permainan dari oknum distributor nakal ini, sehingga terjadi kelangkaan pupuk tahun kemarin,” pungkasnya.

Reporter: Zubaidi

Redaktur: Anam

Komentar

News Feed