oleh

DKPP Putuskan KPU dan Bawaslu Bangkalan Tidak Langgar Kode Etik

Kabarmadura.id/Bangkalan-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan, Rabu (4/12/2019). Setelah itu, diputuskan KPU dan Bawaslu Bangkalan tidak melanggar kode etik.

Perkara ini, bermula dari pengaduan tiga orang dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), yaitu Syaroni, Yonpi Saputra dan Andi Sunarto. Mereka adalah pendukung Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerindra Nizar Zahro.

Pihak yang diadukan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan.

Ketiganya menduga adanya kecurangan yang dilakukan KPU dan Bawaslu Bangkalan. Dalam pokok aduannya, pengadu menduga adanya pemalsuan form C1 yang dilakukan oleh para teradu. Para Pengadu merujuk pada berita yang ditayangkan oleh dua media online.

Dalam berita acara tersebut, berisi ucapan seorang pengacara bernama Arief Sulaiman yang telah melakukan inzage atau pemeriksaan alat bukti milik KPU dan Bawaslu Bangkalan. Arief merupakan kuasa hukum dari dari Calon Legislatif DPR RI, Moh. Nizar Zahro.

Pemeriksaan itu, dilakukan atas izin dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasilnya ditemukan perbedaan perolehan suara Nizar Zahro dalam formulir C1 hologram KPU Bangkalan dan C1 salinan dari Bawaslu Bangkalan, dan dengan C1 Situng KPU dan C1 miliknya.

Selain itu, pengadu juga mendapat salinan dari jawaban tertulis Bawaslu Jawa Timur terkait perselisihan tersebut, serta salinan jawaban tim advokasi KPU terhadap perkara yang dimohonkan Partai Gerindra Jawa Timur.

Hasil sidang tersebut,  DKPP menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu tidak melakukan pelanggaran yang diduga.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh seusai menjalani sidang, Rabu (4/12/2019). Dia menjekaskan, majelis DKPP menyatakan semua teradu telah laksanakan tugas dan kewenangan.

“Majelis DKPP menolak semua aduan pengadu. Memutuskan rehabilitasi nama baik teradu 1 – 10, yaitu kami, KPU dan Bawaslu,” terangnya.

Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara itu, tertuang dalam nomor 258-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sepuluh penyelenggara yang berstatus sebagai teradu dalam perkara itu, masing-masing terdiri dari lima komisioner KPU dan Bawaslu Bangkalan.

Lima teradu dari KPU Kabupaten Bangkalan yaitu Zainal Arifin, Achmad Fauzi, Sri Hendayani, Sairil Munir dan M. Arief Bachtiar.

Zainal Arifin merupakan ketua KPU Kabupaten Bangkalan saat ini, sedangkan empat teradu lainnya menjabat sebagai anggota.

sedangkan teradu dari Bawaslu Bangkalan juga terdiri dari ketua dan empat anggotanya, yakni Ahmad Mustain Saleh, Buyung Pambudi, Muhlis, Abdul Azis dan Mochammad Masyhuri.

Dengan keputusan tersebut, lelaki yang kerap disapa Mustain ini meminta agar semua pihak menerimanya. Selain itu, perkara pemilu 2019 ini adalah perkara terakhir dan telah ada keputusan dari DKPP.

“Semua jalur sudah ditempuh dan diputus. Kami bangga dan berterima kasih semua pihak melalui jalur yang disiapkan undang-undang. Mari sekarang kita hormati putusan yang ada,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangakaln Zainal Arifin menyampaikan, perkara Pemilu 2019 telah usai. Sehingga dengan putusan ini, rehabilitasi nama baik instansinya bisa dipenuhi.

“Ya, rehabilitasi nama baik. KPU tidak terbukti adanya pelanggaran etik dan Insyaallah perkara sudah beres,” ujarnya.

Selain itu, ditolaknya perkara pengadu oleh DKPP dan dinyatakan bersih dari pelanggaran kode etik, kata Zainal, telah melalui pertimbangan bahwa tahapan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

“C1 KPU dan Bawaslu asli. Tidak ada C1 versi lain,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed