oleh

DKPP Sumenep Belum Temukan Solusi Pemenuhan Dokter Hewan

Kabarmadura.id/Sumenep--Kebutuhan dokter hewan di Sumenep terus meningkat. Sementara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat, masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dokter hewan tersebut.

Kepala DPKP Sumenep Bambang Heriyanto melalui Sekretaris DPKP Khaeru Ahmadi mengatakan, kebutuhan dokter hewan memang sulit dipenuhi. Padahal, sektor peternakan harus diberikan pengawasan ekstra, khususnya di rumah potong hewan (RPH).

Dia menjelaskan, DKPP tidak pernah diam dalam melakukan pengajuan dokter hewan. Hanya saja, pengajuan yang dilakukan kurang disambut baik, lantaran sampai saat ini belum dipenuhi.

“Hanya 5 Dokter hewan di Sumenep yang saat ini memang kurang banyak. Idealnya 27 Kecamatan masing masing ada dokter hewan,” paparnya, Senin (14/08/2020).

Ditambahkannya, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang memiliki populasi ternak sapi terbanyak, yakni 367.362 ekor. Dengan demikian, jika dokter hewan sedikit maka dalam melakukan pengawasan sangatlah sulit.

Diketahui, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 13/2010 tentang RPH, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum memotong hewan ternak di RPH. Selain mengedepankan faktor kesehatan, pemotongan hewan juga harus sesuai dengan syariah agama.

Dengan demikian, pemotongan hewan menghasilkan daging yang sehat dan halal. Kemudian, kesehatan hewan yang hendak dipotong harus terlebih dahulu diperiksa oleh petugas kesehatan hewan.

“DKPP masih terus melakukan usaha mengenai penambahan hewan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, dokter hewan memang sangat dibutuhkan. Sebab, mereka bertugas untuk memeriksa karkas dan jeroan hewan ternak yang dipotong, untuk mencegah penularan penyakit zoonotik yang berbahaya terhadap manusia.

Dirinya melihat, akibat tidak idealnya jumlah dokter hewan, tahapan-tahapan tersebut saat ini belum dilakukan dengan maksimal.

“Wajib ada penambahan dokter hewan,” ujar dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, ketersediaan dokter hewan sangat erat kaitannya dengan kesehatan hewan ternak, utamanya ternak yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat.

Di samping harus higienis, produk hewan ternak yang akan dikonsumsi oleh masyarakat harus dipastikan melalui pemeriksaan dokter dan tim medis khusus hewan. Apalagi lanjut dia,  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengharuskan adanya pemeriksaan oleh dokter hewan.

“Hal tersebut jelas bahwa dokter hewan sangat dibutuhkan dalam kesehatan hewan utamanya di Sumenep,” pungkasnya. (imd/pin)

Komentar

News Feed