oleh

DKR Ancam Laporkan RS Nindhita ke Aparat Penegak Hukum

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang memediasi anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dan RS. Nindhita Sampang, Selasa (13/10/2020). Mediasi terkait masalah penolakan pasien BPJS yang akan melahirkan itu, pihak DKR merasa Dinkes lebih membela RS. Nindhita.

Bahkan, DKR yang datang bersama sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sampang sampai keluar dari forum tersebut.

Humas DKR Sampang Maushul Maulana menuturkan bahwa mediasi yang dilaksanakan pukul 14.00 itu tidak membuahkan hasil apapun. Sebab DKR membawa saksi, baik dari keluarga pasien dan i anggota DKR yang pada saat itu mendampingi pasien. Sementara, RS Nindhita tidak membawa satupun saksi.

“Pertemuan ini berat sebelah, karena dari RS. Nindhita tidak membawa satupun saksi, termasuk bidan yang dari kecamatan,” cetusnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GMNI Sampang itu juga mengancam akan mengadukan kasus tersebut ke DPRD Sampang. Dia minta kasus itu dibahas dengan menghadirkan semua pihak dan saksi masing-masing.

Mereka juga akan meminta legislatif untuk menyelesaikan kasus tersebut secara hukum, serta meminta pihak BPJS memutus kerja sama dengan RS. Nindhita. Pihaknya juga meminta Dinkes Sampang mencabut izin praktik RS. Nindhita, dan terkahir menuntut RS. Nindhita meminta maaf secara terbuka di media sosial.

“Kami dari DKR sangat menyayangkan terkait adanya mediasi yang tidak membuahkan hasil tersebut, sebab sudah jelas bahwasanya kasus itu menyalahi aturan tentang tidak memberikan pelayanan terhadap pasien,” pungkasnya.

Sedangkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi menuturkan, tujuan mediasi itu untuk mencari solusi yang baik. Terkait pasien tersebut, menurutnya harus membawa surat rujuk jika kondisinya tidak emergency, tetapi jika tidak emergency, ditangani puskesmas terlebih dahulu.

“Kami mediasi itu untuk mencari titik permasalahannya, sehingga kasus ini bisa segera selesai,” ungkapnya, Selasa (3/10/2020).

Sementara itu, Direktur RS. Nindhita Sampang dr. Turah tidak terima dengan sebutan menolak pasien BPJS oleh anggota DKR. Sebab, sebenarnya hanya kesalahan di komunikasi, sehingga ketika sampai ke rumah sakit, dirinya selaku dokter kandungan yang menangani pasien peserta BPJS sedang bepergian ke Kota Malang.

Sejatinya ada dokter pengganti, tetapi tidak bisa memberikan pelayanan pasien BPJS, kecuali pasien tersebut dalam layanan umum.

“Rumah sakit ini korban, sebab hanya miskomunikasi. Seandainya dari bidan itu komunikasi dulu, pasti langsung diarahkan ke RSUD, yang stand by melayani pasien BPJS,” katanya. (mal/waw)

Komentar

News Feed