oleh

DLH Kabupaten Sumenep Kebingungan Konsep Realisasi RTLH

KABARMADURA.ID, Sumenep -Realisasi bantuan stimulan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumenep mandeg. Salah satu indikasinya, hingga saat ini Dinas Sosial (Dinsos) belum menemukan solusi atau konsep jelas untuk merealisasikan program tersebut.

Kepala bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sumenep Moh Zaini mengaku, perlu langkah khusus untuk mengatur realisasi program RTLH. Sebab masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.

“Saat ini rata-rata sudah 90 persen di tahap pertama, yang menjadi penghambat itu adalah mencari tanggal bagus untuk membangun rumah, dan tukang. Karena berbarengan dengan pengerjaan proyek lain” katanya, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, jumlah awal keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 243 rumah,  setelah diverifikasi, menjadi 168 rumah yang dinyatakan secara valid akan mendapat bantuan tersebut. RTLH khususnya di ujung timur Pulau Madura ini memang terbilang cukup merata.

Faktanya, nyaris di setiap kecamatan mendapatkan program RTLH. Diakuinya, hanya sebagian kecil  belum  tersentuh program tersebut. Namun, hingga saat ini, setelah diverifikasi masih belum direncanakan tindak lanjutnya.

“Ini terialisasi dua tahap, tahap pertama Rp10,5 juta, dan tahap kedua sisanya. Saat ini yang masih terbilang belum selesai di dua kecamatan, Saronggi dan Arjasa,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi lV DPRD Sumenep Siti Hosna meminta agar bantuan itu segera direalisasikan sesuai protokol kesehatan (prokes). Tidak hanya itu, perhatian berupa pengawasan harus terus terpantau, jangan sampai ada temuan atau menunggu laporan dari masyarakat.

“Terutama di kepulauan itu memang harus menjadi atensi serius. Apalagi tidak sedikit kasus-kasus yang telah lewat terkait realisasi RTLH. Sehingga ini harus menjadi kontrol bersama, termasuk masyarakat bisa berpartisipasi dan melapor jika ada yang janggal,” paparnya. (ara/ito)

Komentar

News Feed