oleh

DLH Pamekasan Pastikan Tidak Ada Pantai yang Boleh Direklamasi di Madura

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Praktik reklamasi di sepanjang bibir pantai di Kabupaten Pamekasan, dipastikan mayoritas ilegal. Sebab, banyak yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan belum pernah sama sekali menerima pengajuan rekomendasi.

Kepala DLH Pamekasan Amin Jabir menyebut, pihaknya tidak memberikan rekomendasi apapun terkait reklamasi. Hal itu lantaran semua aktivitas reklamasi laut di Kabupaten Pamekasan tidak bisa direkomendasikan untuk bisa memiliki izin. Sebab, kegiatan reklamasi hanya bisa dilakukan bila menyangkut kepentingan umum, seperti dibutuhkan negara untuk kepentingan rakyat.

Kegiatan reklamasi, tegas Jabir, tidak bisa dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bahkan dia berani menyebut, di seluruh pantai di Madura, tidak ada lokasi pantai yang boleh direklamasi baik perorangan maupun korporasi.

“Baik di pantai selatan maupun di pantai utara, semuanya tidak ada yang boleh melakukan reklamasi, itu dilarang oleh undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Mulyadi menjelaskan, perizinan melalui sistem elektronik atau Online Single Submission (OSS) tidak mungkin memproses itu, sebab izin tersebut hanya bisa dilakukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Dengan begitu, jika ada pihak yang mengklaim bahwa bangunannya yang berdiri di atas tanah reklamasi sudah memiliki izin, dipastikan tidak benar.

Bahkan dia menyebut, pernah ada pihak yang memaksakan memproses izin melalui Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Pamekasan sebagai kepanjangan tangan dari Pemprov Jatim, ternyata juga tidak bisa dipenuhi.

“Tahun 2019 lalu ada yang mencoba melakukan izin ke kami, tapi sistem kami menolak. Kemudian diajukan ke Bakorwil, tapi juga ditolak, jadi kewenangan itu mutlak ada di pemprov,” tukasnya. (ali/waw)

Komentar

News Feed