oleh

DMPD Kabupaten Sampang Berdalih Hanya Memonitoring Program BK Pemprov Jatim

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Tercatat 14 desa di Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan keuangan (BK) desa, sebesar Rp7 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov-Jatim). Masing-masing desa, menerima bantuan sebesar Rp500 juta. Meski ada deadline pengerjaan selama tiga bulan setelah anggaran masuk ke desa, nihil sanksi jelas bagi desa yang melampaui batas waktu pengerjaan.

Salah satu alasanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, hanya terlibat di proses monitoring. Sedangkan, untuk tanggung jawab penuh adanya anggaran dari program itu, murni kewenangan petugas dari Provinsi Jawa Timur (Jatim). Hal tersebut diungkapkan, Kasi Perencanaan Pembangunan Desa, DPMD Kabupaten Sampang, Moh Rudy Susanto, Kamis (14/01/2021).

Menurutnya, semua desa yang mendapatkan bantuan dari provinsi, saat ini sudah mulai merealisasikan. Dengan capaian saat ini sudah 35 persen. “Kami hanya terlibat untuk memonitoring saja, karena ini program provinsi. Dan sekarang sudah terealisasi sekitar 35 persen,” ujarnya.

Selain itu, kata Rudy, mayoritas desa yang mendapatkan bantuan tersebut dialokasikan ke program fisik, berupa pengaspalan dan ada sebagian yang mengalokasikan ke saluran air. Sehingga, untuk melakukan pengerjaannya terhambat adanya kondisi alam. Sedangkan, batas waktu pengerjaan tiga bulan dari dana masuk ke rekening desa, include dengan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ).

Adapun, teknis pengerjaannya dilakukan oleh kepala desa (Kades) dengan sistem swakelola. Sebab, tujuan dari program tersebut sifatnya pemberdayaan. Adapun 14 desa yang mendapatkan bantuan tersebut atas dasar pengajuan sebelumnya, dan sudah ada persetujuan dari petugas provinsi. Masing-masing desa, dan pengerjaannya tidak harus satu titik.

Cara memetakan anggarannya, berdasarkan dari rencana anggaran biaya (RAB) yang dikalkulasikan dengan volume kegiatan. Sehingga, pemetaan anggarannya sudah ditentukan di RAB. Dirinya mengaku, untuk lokasi pengerjaan belum diketahui secara pasti. Sebab, DPMD Sampang hanya sebagai monitoring.

“Anggaran ini maksimal Rp500 juta, dan untuk penggunaannya sudah disosialisasikan oleh petugas provinsi,” tukasnya. (mal/ito)

Komentar

News Feed