DMPD Sampang Akui Revisi Perbup Pilkades Selesai, Nihil Kepastian Jadwal Sosialisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Hingga saat ini, kepastian jadwal sosialisasi tentang peraturan bupati (perbup) pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Sampang tidak jelas.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sampang  Chalilurrahman memastikan, peraturan bupati (Perbup) yang direvisi sudah selesai. Bahkan, sudah berbentuk perundang-undangan. Namun, jadwal sosialisasinya menunggu keputusan Bupati Sampang Slamet Junaidi.

“Perbup sudah selesai diundangkan dan siap disosialisasikan. Namun, kami masih menunggu keputusan pimpinan,” ujarnya, Senin (28/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dalam melaksanakan sosialisasi tidak hanya menjadi tugas DPMD.  Namun, didampingi oleh sejumlah pihak lain. Salah satunya, biro hukum Pemkab Sampang. Pernyataan itu, disampaikan saat sejumlah aktivis Dewan Masyarakat Sampang (Dems) melakukan audiensi.

Dalam pertemuan itu,  Chalilurrahman mengaku belum menerima salinan perubahan hasil revisi perbup tentang pilkades. “Kami juga belum menerima salinan perbup yang baru. Karena hasil dari revisi biro hukum Pemprov Jatim turun ke biro hukum Sampang. Jadi, proses revisi dilakukan oleh biro hukum bukan kami,” dalihnya.

Selain itu, aktivis Dems juga mempertanyakan jadwal sosialisasi perbup. Sebab, apapun keputusannya sosialisasi harus tetap dilakukan. Sehingga, khalayak bisa mengetahui aturan yang akan digunakan saat pilkades digelar.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Irham Nurdayanto menambahkan, perbup yang sudah diundangkan memang sudah menjadi ranah publik. Hanya saja, dalam sosialisasi perlu adanya surat keputusan (SK) dari bupati. “Siapa saja yang akan mensosialisasikan. Termasuk lokasi sosialisasi. Kami masih menunggu keputusan itu,” tambahnya.

Sementara Ketua Dems Aziz Haruna mengatakan, selesainya perbup merupakan kejelasan yang tidak pasti. Sebab, revisi perbup sudah jelas diakui diundangkan. Namun, tidak ada kepastian kapan mulai disosialisasikan. Hal itu, dinilai janggal jika perbup diundangkan tapi tidak segera disosialisasikan. Bahkan, merasa ragu dengan terselesaikannya perbup tersebut dan sosialisasi sengaja tidak segera direalisasikan.

“Cukup aneh mendengar alasan DPMD. Mereka mengaku perbup sudah selesai diundangkan. Tapi kesulitan menjawab kapan akan disosialisasikan. Padahal semestinya sudah menjadi hak publik jika sudah diundangkan. Ini lucu, pemerintah seolah memperlambat sosialisasi,” responnya. (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *