DP dan DPRD Sejalan, Pemkab Perlu Evaluasi Pendidikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MEMPRIHATINKAN: Tersangka kasus pencurian kotak amal mayoritas dilakukan oleh anak di bawah umur.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Tersangka kasus pencurian kotak amal yang belakangan ini kerap meresahkan warga Pamekasan, utamanya para takmir masjid ternyata didominasi oleh anak putus sekolah. Hal tersebut, diungkapkan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pamekasan, AKP Adhi Putranto Utomo.

Menurutnya, dari 10 orang tersangka yang saat ini tengah diamankan, ada satu yang masih berstatus siswa aktif dan masih duduk di kelas dua di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) Pamekasan. Bahkan, empat tersangka lainnya merupakan anak di bawah umur. Saat ini, proses penyidikan kepada empat tersangka itu, selesai dilakukan dan siap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN).

Mendengar informasi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan Dr. H. M. Sahibudin angkat bicara dan mengaku prihatin. Menurutnya, pemkab perlu mengevaluasi pendidikan dan  berupaya menekan tingkat kenakalan anak didik. Sehingga, setiap orang tua tidak lengah dan terus memantau anaknya.

Bahkan, kewajiban belajar selama 12 tahun sebagaimana yang disarankan pemerintah perlu dioptimalkan. Bila perlu, pengawasan serta pembinaan terhadap anak harus selalu dilakukan. Tidak hanya itu, pemberdayaan terhadap para anak putus sekolah juga perlu ditingkatkan. Sehingga, mereka tidak salah pergaulan dan tidak melakukan tindakan kriminal.

“Dinas Pendidikan (Disdik) serta Kementerian Agama (Kemenag) berkoordinasi dan menganggap hal ini sebagai hal serius untuk segera ditangani sebelum muncul kasus-kasus serupa yang dilakukan oleh anak putus sekolah,” sarannya, Minggu (07/02/2021).

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari kejadian tersebut. Salah satunya, lemahnya pengawasan dari orang tua, tenaga pendidik yang kurang mengayomi dan pemerintah yang kurang memperhatikan. “Mereka harus diberdayakan dengan aktivitas produktif. Sehingga, mereka tidak sempat untuk melakukan tindakan kriminal,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Wardatus Sarifah mendesak, agar pemkab tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut. Menurutnya, anak di bawah umur seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban pendidikan 12 tahun, harus menjadi atensi pemerintah.

Pihaknya meminta, pemkab segera melakukan pendataan jumlah anak putus sekolah dan memberdayakannya dengan sejumlah aktivitas produktif. Menurutnya, lapangan pekerjaan menjadi solusi bagi para anak putus sekolah agar tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan orang banyak.

Namun demikian, kewenangan terbanyak berada di tangan kedua orang tua dan keluarga. “Proses hukum harus tetap berjalan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” responnya. (ali/ito)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *