DP3AKB Kabupaten Sumenep Akui Sulit Realisasikan Alkon, Berdalih Adanya Informasi tidak Benar di Kalangan Masyarakat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) MINIM: Alat kontrasepsi (alkon) yang sudah dianggarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kabupaten Sumenep tidak terserap secara menyeluruh.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Minimnya minat masyarakat, menjadi kendala tidak terserapnya alat kontrasepsi (alkon). Sebab, beredar informasi sepihak yang menyatakan penggunaan alkom membahayakan. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Berencana (KB) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kabupaten Sumenep, Sri Hartatik, Senin (14/12/2020).

Menurutnya, perlu kerja ekstra untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat mengenai penggunaan alat penunda hamil (bumil) tersebut. Sebab, informasi yang diterima masyarakat tidak benar. Bahkan, penggunaan alkon untuk penundaan bumil sama sekali tidak bahaya,  melainkan menyehatkan.

Bacaan Lainnya

“Selama ini, kami sudah menyosialisasikan manfaat alkon kepada masyarakat. Bahkan, setiap tahun, kami menargetkan bisa melayani 15 akseptor. Tapi, sampai saat ini masih belum terserap 100 persen,” ujarnya.

Dijelaskan, anggaran untuk pengadaan alkon mencapai Rp156.360.000. Pihaknya berjanji, akan berusaha memaksimalkan program tersebut. Lantaran minim peminat, anggaran tersebut dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dengan alasan tidak ingin menerima resiko. Sebab, jika dana itu ngendap, dikhawatirkan digunakan untuk kepentingan lainnya.

“Meski masih minim peminat, kami akan berusaha, memaksimalkan program itu yang saat ini difokuskan pada puskesmas atau faskes yang melayani KB,” janjinya.

Pihaknya mengklaim, sangat penting untuk menggunakan alkon. Salah satu tujuannya, untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran dan lainnya. Menurutnya, di tahun 2019, anggaran untuk pengadaan alkon mencapai Rp120 juta. Hasilnya, sama seperti tahun ini, tidak terserap 100 persen.

“Selayaknya harus dipergunakan oleh masyarakat. Namun, masyarakat seolah acuh. Untuk itu, kami harus mengevaluasi kembali, bagaimana nanti masyarakat bisa menggunakan alkon,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, M. Syukri mengatakan, tidak terserapnya alkon perlu diseriusi. Minimal, mengoptimalkan sosialisasi di tingkat masyarakat. Bila perlu, sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sehingga, masyarakat memahami akan pentingnya program tersebut.

“Anggaran yang sudah teranggarkan sebisa mungkin dapat digunakan semua. Sehingga, program tersebut tidak sia-sia,” responnya. (imd/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *